
Ribuan Warga Padati Lapangan Banteng Rayakan HUT ke-498 Jakarta, Harap Ibu Kota Makin Maju
JAKARTA Puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke498 DKI Jakarta berlangsung meriah di kawasan Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Min
NasionalJAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, menyoroti praktik rangkap jabatan oleh 26 Wakil Menteri (Wamen) yang juga duduk sebagai komisaris di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Meski tidak secara eksplisit melanggar hukum, Nasim menegaskan bahwa praktik tersebut menimbulkan persoalan serius dari sisi etika dan tata kelola pemerintahan.
"UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan bahwa menteri atau wakil menteri tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali di lembaga negara yang terkait," ujar Nasim, Minggu (22/6/2025).
Baca Juga:
Nasim menambahkan bahwa selama ini celah hukum dimanfaatkan dengan dalih bahwa posisi komisaris BUMN dianggap sebagai perpanjangan tangan pemerintah.
"Hal ini masih menjadi perdebatan. Namun dari sudut pandang good governance, praktik ini seharusnya dihentikan," tegas politikus PKB itu.
Baca Juga:
Menurut Nasim, rangkap jabatan berpotensi menciptakan konflik kepentingan, karena pejabat yang seharusnya mengawasi kinerja BUMN justru ikut duduk dalam struktur yang diawasi.
"Fokus kerja wakil menteri bisa terganggu karena beban ganda. Selain itu, independensi BUMN juga dipertaruhkan. Komisaris seharusnya menjadi pengawas eksternal, bukan representasi pemerintah di dalam perusahaan," jelasnya.
Nasim juga mengkritisi aspek finansial dari praktik ini.
Di tengah tuntutan efisiensi ekonomi, ia menyebut penerimaan honorarium ganda oleh pejabat negara sebagai tindakan yang tidak etis.
"Isu 'bancakan jabatan' atau politik patronase jadi sangat relevan. Ini bukan hanya soal tumpang tindih tugas, tapi soal moralitas dalam bernegara," tegasnya.
Meski demikian, Nasim mengakui ada pandangan berbeda di kalangan pemerintah.
Beberapa pihak menilai kehadiran wakil menteri sebagai komisaris bisa memperkuat pengawasan dan sinergi antara kementerian dan BUMN.
Namun, ia menegaskan bahwa profesionalisme dan transparansi harus menjadi prioritas utama dalam manajemen pemerintahan dan BUMN.
"Rangkap jabatan menteri atau wakil menteri sebagai komisaris BUMN memang tidak dilarang secara eksplisit, tetapi bermasalah secara etika. Banyak pihak mendorong agar praktik ini dihentikan demi menjaga akuntabilitas publik," pungkas Nasim.
Berikut adalah daftar lengkap wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris atau komisaris utama di BUMN:
1. Sudaryono – Wamen Pertanian & Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia
2. Immanuel Ebenezer – Wamen Ketenagakerjaan & Komisaris Pupuk Indonesia
3. Giring Ganesha – Wamen Kebudayaan & Komisaris GMF AeroAsia
4. Angga Raka Prabowo – Wamen Komunikasi Digital & Komisaris Utama Telkom
5. Ossy Dermawan – Wamen ATR/BPN & Komisaris Telkom
6. Silmy Karim – Wamen Imigrasi & Komisaris Telkom
7. Fahri Hamzah – Wamen Perumahan & Komisaris BTN
8. Suahasil Nazara – Wamen Keuangan & Komisaris PLN
9. Aminuddin Ma'ruf – Wamen BUMN & Komisaris PLN
10. Kartika Wirjoatmodjo – Wamen BUMN & Komisaris Utama BRI
11. Helvy Yuni Moraza – Wamen UMKM & Komisaris BRI
12. Diana Kusumastuti – Wamen PUPR & Komisaris Utama Brantas Abipraya
13. Yuliot Tanjung – Wamen ESDM & Komisaris Bank Mandiri
14. Didit Herdiawan – Wamen Kelautan & Komisaris Utama Perikanan Indonesia
15. Suntana – Wamen Perhubungan & Komisaris Utama Pelindo
16. Dante Saksono – Wamen Kesehatan & Komisaris Pertamina Bina Medika
17. Donny Ermawan Taufanto – Wamen Pertahanan & Komisaris Utama Dahana
18. Christina Aryani – Wamen P2MI & Komisaris Semen Indonesia
19. Diaz Hendropriyono – Wamen Lingkungan Hidup & Komisaris Utama Telkomsel
20. Ahmad Riza Patria – Wamendes PDT & Komisaris Telkomsel
21. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wamen Kependudukan & Komisaris Dayamitra Telekomunikasi
22. Dyah Roro Esti – Wamen Perdagangan & Komisaris Utama Sarinah
23. Todotua Pasaribu – Wamen Investasi & Wakil Komisaris Utama Pertamina
24. Juri Ardiantoro – Wamen Sekretaris Negara & Komisaris Utama Jasa Marga
25. Bambang Eko Suhariyanto – Wamensesneg & Komisaris PLN (ditetapkan 18 Juni 2025)
26. Nezar Patria – Wamen Komunikasi Digital & Komisaris Utama Indosat (efektif Agustus 2025)*
(tb/a008)
JAKARTA Puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke498 DKI Jakarta berlangsung meriah di kawasan Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Min
NasionalSUMSEL Momen sakral pernikahan di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), mendadak viral dan mengejutkan
Hukum dan KriminalMEDAN Nama IShowSpeed atau Darren Jason Watkins Jr. semakin bersinar di dunia digital sebagai salah satu YouTuber dan streamer paling berpe
Entertainmentwashington Amerika Serikat melancarkan serangan udara presisi ke tiga fasilitas nuklir milik Iran. Serangan tersebut dilakukan dengan alasa
InternasionalMEDAN Meski telah rutin menggunakan skincare dan menjaga pola makan, jerawat tetap bisa muncul di wajah tanpa diduga. Jika kamu merasa suda
KesehatanDUBAI Dubai kembali menjadi sorotan dunia setelah meresmikan peluncuran sekolah influencer pertama di dunia bernama Beautiful Destinations
InternasionalJAKARTA Marc Marquez kembali menunjukkan tajinya dengan menjuarai race utama MotoGP Italia 2025 di Sirkuit Mugello, Tuscany, Italia, Mingg
OlahragaJAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak seluruh warga Jakarta untuk bekerja sama menuntaskan berbagai permasalahan kota megapol
NasionalPALUTA Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke79, Polres Tapanuli Selatan menggelar Bhayangkara Motocross Kapolres Cup 2025 yang dis
OlahragaNTT Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, mencuri perhatian publik lewat penampilannya yang anggun dengan mengenakan kain tenun khas Nus
Seni dan Budaya