JAKARTA — Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Sarmuji, menyatakan bahwa banyak pihak mempertanyakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan pemisahan antara pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa putusan tersebut bersifat final dan mengikat.
"Keputusan MK itu final dan mengikat sifatnya, meskipun banyak orang masih bertanya-tanya kenapa MK memutuskan hal seperti itu," kata Sarmuji kepada awak media di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (28/6/2025).
Baca Juga:
Sebagaimana diketahui, MK melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 memutuskan untuk memisahkan pemilu nasional dan daerah mulai tahun 2029.
Pemilu nasional hanya akan mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, serta DPD.
Baca Juga:
Sementara itu, pemilu daerah meliputi pemilihan DPRD provinsi/kabupaten/kota dan kepala daerah akan digelar secara terpisah bersamaan dengan Pilkada.
Menanggapi hal ini, Sarmuji menyebut DPR memiliki ruang untuk membuat undang-undang baru yang menyesuaikan dengan putusan MK, selama tidak bertentangan dengan substansi putusan tersebut.
"(Putusan) itu tidak menghalangi DPR untuk membuat undang-undang yang mungkin saja bisa menyesuaikan dengan keputusan MK itu, atau membuat undang-undang yang relatif baru, poin-poin baru, asalkan bukan sesuatu yang menjadi objek gugatan MK kemarin," jelasnya.
Kendati demikian, ia tak menampik bahwa rancangan undang-undang baru yang akan dibentuk DPR bisa saja kembali digugat ke MK.
Oleh karena itu, menurut Sarmuji, langkah pertama yang akan dilakukan DPR adalah mengkaji secara mendalam isi dan implikasi amar putusan MK.
JAKARTA Kuasa hukum Lisa Rachmat, terdakwa kasus suap dalam perkara Gregorius Ronald Tannur, menilai langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Gelombang kritik terhadap revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menguat. Dalam Seminar Nasional bert
Hukum dan Kriminal
Oleh H. M. Yamin, SE, M. SiDI tengah dunia yang kian digerakkan oleh kepentingan material, gerakan Islam seperti Muhammadiyah tampil sebaga
Opini
MEDAN Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan di bawah Kantor Wilaya
Nasional
BATAM Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang terus menyelidiki insiden kebakaran tragis yang melanda kapal tanker MT Federal II saat
Peristiwa
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan situasi mengkhawatirka
Hukum dan Kriminal
MEDAN Tawuran antarkelompok kembali pecah di kawasan Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dalam insiden yang
Peristiwa
PADANGSIDIMPUAN Kabar yang menyebut Ketua DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel) Rahmat Nasution dan mantan Bupati Tapsel Syahrul M. Pasaribu di
Politik
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tidak ada praktik korupsi dalam pengelolaan haji tahun 2025 di bawah kepem
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang di plat
Ekonomi