JAKARTA — Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Sarmuji, menyatakan bahwa banyak pihak mempertanyakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan pemisahan antara pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa putusan tersebut bersifat final dan mengikat.
"Keputusan MK itu final dan mengikat sifatnya, meskipun banyak orang masih bertanya-tanya kenapa MK memutuskan hal seperti itu," kata Sarmuji kepada awak media di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (28/6/2025).
Baca Juga:
Sebagaimana diketahui, MK melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 memutuskan untuk memisahkan pemilu nasional dan daerah mulai tahun 2029.
Pemilu nasional hanya akan mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, serta DPD.
Baca Juga:
Sementara itu, pemilu daerah meliputi pemilihan DPRD provinsi/kabupaten/kota dan kepala daerah akan digelar secara terpisah bersamaan dengan Pilkada.
Menanggapi hal ini, Sarmuji menyebut DPR memiliki ruang untuk membuat undang-undang baru yang menyesuaikan dengan putusan MK, selama tidak bertentangan dengan substansi putusan tersebut.
"(Putusan) itu tidak menghalangi DPR untuk membuat undang-undang yang mungkin saja bisa menyesuaikan dengan keputusan MK itu, atau membuat undang-undang yang relatif baru, poin-poin baru, asalkan bukan sesuatu yang menjadi objek gugatan MK kemarin," jelasnya.
Kendati demikian, ia tak menampik bahwa rancangan undang-undang baru yang akan dibentuk DPR bisa saja kembali digugat ke MK.
Oleh karena itu, menurut Sarmuji, langkah pertama yang akan dilakukan DPR adalah mengkaji secara mendalam isi dan implikasi amar putusan MK.
"Semua kemungkinan masih terbuka, dan DPR siap untuk membahasnya. Tetapi ini nanti masih kita kaji secara mendalam terhadap amar putusan MK dan kita sesuaikan dengan keinginan kita untuk melakukan revisi UU Politik," ujar anggota DPR dapil Jawa Timur itu.
Sejumlah kalangan, termasuk akademisi dan anggota Komisi II DPR RI, juga menganggap putusan MK ini menjadi momentum penyesuaian desain pemilu ke depan agar lebih efisien dan tidak menimbulkan kerumitan administratif maupun logistik.*
(km/a008)
MEDAN Suasana berbeda terlihat di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan pada Kamis (26/6), saat puluhan anak yatim dari dua panti as
Nasional
BANDA ACEH Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Irwansyah ST, resmi menutup Festival Dalail Khairat seBanda Aceh pada
Seni dan Budaya
BANDA ACEH Sebanyak 35 anggota Komunitas TRB Fishing Aceh mengikuti kegiatan fishing tour ke Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Sabtu (28/6/
Komunitas
MEDAN Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke2 untuk Tahun Buku 2024 pada Sabtu (28/6/2025), bert
Ekonomi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dan preser
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kuasa hukum Lisa Rachmat, terdakwa kasus suap dalam perkara Gregorius Ronald Tannur, menilai langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Gelombang kritik terhadap revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menguat. Dalam Seminar Nasional bert
Hukum dan Kriminal
Oleh H. M. Yamin, SE, M. SiDI tengah dunia yang kian digerakkan oleh kepentingan material, gerakan Islam seperti Muhammadiyah tampil sebaga
Opini
MEDAN Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan di bawah Kantor Wilaya
Nasional
BATAM Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang terus menyelidiki insiden kebakaran tragis yang melanda kapal tanker MT Federal II saat
Peristiwa