Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Golkar: Final, Tapi Masih Dipertanyakan

JAKARTA — Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Sarmuji, menyatakan bahwa banyak pihak mempertanyakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan pemisahan antara pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa putusan tersebut bersifat final dan mengikat.

"Keputusan MK itu final dan mengikat sifatnya, meskipun banyak orang masih bertanya-tanya kenapa MK memutuskan hal seperti itu," kata Sarmuji kepada awak media di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (28/6/2025).

Sebagaimana diketahui, MK melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 memutuskan untuk memisahkan pemilu nasional dan daerah mulai tahun 2029.

Pemilu nasional hanya akan mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, serta DPD.

Sementara itu, pemilu daerah meliputi pemilihan DPRD provinsi/kabupaten/kota dan kepala daerah akan digelar secara terpisah bersamaan dengan Pilkada.

Menanggapi hal ini, Sarmuji menyebut DPR memiliki ruang untuk membuat undang-undang baru yang menyesuaikan dengan putusan MK, selama tidak bertentangan dengan substansi putusan tersebut.

"(Putusan) itu tidak menghalangi DPR untuk membuat undang-undang yang mungkin saja bisa menyesuaikan dengan keputusan MK itu, atau membuat undang-undang yang relatif baru, poin-poin baru, asalkan bukan sesuatu yang menjadi objek gugatan MK kemarin," jelasnya.

Kendati demikian, ia tak menampik bahwa rancangan undang-undang baru yang akan dibentuk DPR bisa saja kembali digugat ke MK.

Oleh karena itu, menurut Sarmuji, langkah pertama yang akan dilakukan DPR adalah mengkaji secara mendalam isi dan implikasi amar putusan MK.

"Semua kemungkinan masih terbuka, dan DPR siap untuk membahasnya. Tetapi ini nanti masih kita kaji secara mendalam terhadap amar putusan MK dan kita sesuaikan dengan keinginan kita untuk melakukan revisi UU Politik," ujar anggota DPR dapil Jawa Timur itu.

Sejumlah kalangan, termasuk akademisi dan anggota Komisi II DPR RI, juga menganggap putusan MK ini menjadi momentum penyesuaian desain pemilu ke depan agar lebih efisien dan tidak menimbulkan kerumitan administratif maupun logistik.*

(km/a008)