jakarta -Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan bahwa partainya belum mengambil sikap resmi terkait putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah mulai tahun 2029.
Menurut Cucun, PKB masih menunggu proses komunikasi politik dengan partai-partai lain sebelum menyatakan posisi resminya terhadap putusan MK yang dinilai sangat strategis tersebut.
"Kalau PKB, kita nunggu nanti, kan pasti partai-partai akan ngumpul," kata Cucun saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Baca Juga:
Kritik Konstitusionalitas Putusan MK
Cucun menekankan pentingnya konsistensi terhadap konstitusi, khususnya Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Ia mengkritik bahwa putusan MK justru berpotensi menabrak amanat konstitusi tersebut.
Baca Juga:
"Konstitusi kita jelas. Pemilu lima tahun sekali. Kalau dipisah dan menyebabkan jabatan diperpanjang dua setengah tahun, itu artinya menyimpang dari prinsip dasar UUD 1945," ujarnya.
Dampak Pemisahan Pemilu: Perpanjangan Jabatan Daerah
Sesuai putusan MK, pemilihan kepala daerah dan legislatif lokal akan digelar dua tahun setelah pemilu nasional 2029, yaitu paling lambat tahun 2031. Artinya, masa jabatan para pejabat daerah—termasuk DPRD dan kepala daerah—harus diperpanjang selama 2,5 tahun, yang menuai banyak kritik dari berbagai pihak.
"Kalau konstitusinya atur lima tahun, ya harus dijaga. Jangan ada masa transisi yang justru memperpanjang jabatan tanpa dasar yang kuat," tambah Cucun.
Sementara itu, beberapa partai seperti Demokrat dan NasDem telah menyuarakan sikapnya. Demokrat menyoroti potensi dampaknya terhadap masa jabatan kader partai di daerah, sedangkan NasDem mendorong agar DPR segera meminta penjelasan resmi dari MK atas putusan kontroversial ini.*
(kp/j006)
PASURUAN Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meninjau langsung kesiapan Sekolah Rakyat (SR) di Gedung Eks Kantor Pemerintah Kabu
Pemerintahan
Rio de Janeiro Kedatangan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Brasil pada Sabtu pagi (5/7/2025) waktu setempat disambut deng
Pemerintahan
MEDAN Peristiwa tragis terjadi di Sungai Deli, Kota Medan, saat seorang bocah bernama Ahmad Fauzi (12) ditemukan meninggal dunia setelah se
Peristiwa
BRUSSELS Kelompok penerbit independen yang tergabung dalam Independent Publishers Alliance resmi melayangkan gugatan antimonopoli (antitrus
Internasional
SAMPANG Hingga Minggu (6/7/2025), puluhan penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali pada Rabu (2/7) masih dinyatakan hil
Peristiwa
JAKTIMBanjir kembali merendam sejumlah kawasan di Jakarta Timur, Minggu siang (6/7/2025), akibat kiriman air dari wilayah Bogor, Jawa Barat
Peristiwa
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas membantah adanya penangkapan seorang Kapolres dalam operasi tangkap tangan (OTT) y
Nasional
JAKARTA Mantan Menteri Perdagangan RI periode 20152016, Thomas Trikasih Lembong atau yang akrab disapa Tom Lembong, dilaporkan mengalami
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Musisi Ahmad Dhani kembali menjadi sorotan setelah mengunggah video baru berjudul Fitnah Maia Part 2 Fitnah KDRT Ahmad Dhani di
Entertainment
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada Kapolres yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di
Nasional