Temuan PPATK: 10 Juta Rekening Bansos Diduga Salah Sasaran, Demokrat Desak Audit Menyeluruh

JAKARTA - Temuan mengejutkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai sekitar 10 juta rekening penerima bantuan sosial (bansos) yang diduga salah sasaran dengan total nilai mencapai Rp2 triliun, menuai sorotan tajam dari berbagai pihak.

Wakil Sekjen Partai Demokrat, Didik Mukrianto, menyebut kasus ini sebagai potret buruk dari sistem penyaluran bansos yang masih rentan terhadap penyimpangan dan potensi praktik terorganisir.

"Temuan PPATK ini menggambarkan potret sistem penyaluran bansos yang rentan terhadap penyimpangan. Ini mengindikasikan adanya potensi penyimpangan sistemik dan praktik terorganisir yang memanfaatkan celah dalam sistem," tegas Didik melalui akun X miliknya pada Senin, 7 Juli 2025.

Lebih lanjut, Didik menilai bahwa permasalahan ini bukan lagi sekadar soal ketidaktepatan sasaran, melainkan sudah mengarah pada penyalahgunaan dana bansos yang sangat bertentangan dengan tujuan utama program bantuan tersebut.

Ia menduga bahwa lemahnya sistem verifikasi, pengawasan yang tidak memadai, serta kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi faktor utama penyebab kekacauan ini.

Didik pun mendorong dilakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem penyaluran bansos. Ia menekankan pentingnya:

Peningkatan akurasi data penerima,

Penguatan sistem pengawasan pasca-penyaluran, dan

Pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi anomali transaksi secara real-time.

Tak hanya itu, Didik juga mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proses penyaluran bansos, mulai dari tahap seleksi hingga distribusi dana ke masyarakat.

"Kolaborasi lintas instansi dan transparansi adalah kunci agar bansos benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan," tegasnya.

Publik kini menanti langkah konkret dari pemerintah untuk menindaklanjuti temuan ini dan memastikan dana rakyat tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.*