Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut putusan itu sebagai bentuk keteledoran MK yang mencederai kedaulatan rakyat.
Sementara Sekjen Partai Gerindra menilai pemisahan pemilu berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar 1945.
Hingga saat ini, polemik seputar putusan MK masih terus berkembang di ruang publik.
Pemerintah pun diminta berhati-hati dalam menyikapi dan mengimplementasikan keputusan tersebut agar tidak menimbulkan kegaduhan politik dan ketidakpastian hukum di masa mendatang.*
(d/a008)
JAKARTA Seni merupakan bentuk ekspresi kreatif yang tidak hanya mencerminkan ide dan emosi seorang seniman, tetapi juga dapat menjadi sa
Seni dan Budaya
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin rapat dengan sejumlah menteri pada sore ini, yang akan digelar di kediamannya di
Nasional
SURABAYA Polisi menggerebek sebuah kamar hotel di Surabaya yang diduga menjadi lokasi pesta seks sesama jenis, Minggu (19/10/2025) dini
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tercata
Kesehatan
MEDAN OnePlus telah merilis pembaruan perangkat lunak terbarunya, OxygenOS 16, yang kini berbasis pada Android 16. adsensePembaruan in
Sains & Teknologi
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan ultimatum keras kepada para menterinya menjelang setahun pemerintahann
Politik
JAKARTA PT PLN (Persero) kembali menghadirkan promo menarik untuk pelanggan setia dengan memberikan diskon 50 persen untuk tambah daya l
Ekonomi
SARMI Gempa dengan kekuatan 5,1 magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Sarmi, Papua, pada Minggu pagi (19/10), tepatnya pukul 09.52 WIB
Peristiwa
MEDAN Harga berbagai jenis beras di Indonesia mengalami variasi pada akhir pekan ini, dengan sejumlah komoditas pangan lainnya juga meng
Ekonomi
JAKARTA Mantan Calon Wakil Presiden 2024, Mahfud MD, mengaku heran atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dirinya melap
Hukum dan Kriminal
