Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut putusan itu sebagai bentuk keteledoran MK yang mencederai kedaulatan rakyat.
Sementara Sekjen Partai Gerindra menilai pemisahan pemilu berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar 1945.
Baca Juga:
Hingga saat ini, polemik seputar putusan MK masih terus berkembang di ruang publik.
Pemerintah pun diminta berhati-hati dalam menyikapi dan mengimplementasikan keputusan tersebut agar tidak menimbulkan kegaduhan politik dan ketidakpastian hukum di masa mendatang.*
Baca Juga:
(d/a008)
NIAS SELATAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Nias Selatan resmi menetapkan dan menahan tersangka berinisial MZ, Bendahara Pengeluaran Dinas Pek
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dengan tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dari lima tahu
Politik
JAKARTA Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu ketegangan dagang global dengan melontarkan ancaman penerapan tarif impor t
Ekonomi
KUTAI KARTANEGARA PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS), anak usaha PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), berhasil mencetak pencapaian signi
Ekonomi
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan menyalurkan 560 tabung gas LPG 3 Kg subsidi ke dua kecamatan sebagai langkah responsif te
Pemerintahan
RIO DE JANEIRO Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menyerukan diakhirinya pendudukan Israel dan pendirian negara Palestina yang be
Internasional
JAKARTA PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatera (PHE OSES) terus mendorong efisiensi dan keberlanjutan operasional di sekto
Sains & Teknologi
JAKARTA Nama taipan Martua Sitorus kembali menjadi sorotan publik setelah dikaitkan dengan dugaan kasus korupsi yang melibatkan Wilmar G
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Teuku Ryan akhirnya buka suara terkait kabar kedekatannya dengan artis Olla Ramlan. Mantan suami Ria Ricis itu menegaskan bahwa
Entertainment
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Endang Agustina, menyampaikan kritik tajam terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait aksi pamer atau
Politik