JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempelajari sejumlah dokumen perjalanan istri Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman yang diserahkan pada Jumat (4/7).
Dokumen tersebut berkaitan dengan polemik perjalanan ke Eropa yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa dokumen itu akan ditelaah secara menyeluruh.
Baca Juga:
Jika diperlukan, KPK tidak menutup kemungkinan untuk meminta keterangan tambahan langsung dari Menteri UMKM.
"KPK masih mempelajari dokumen-dokumen yang kemarin telah disampaikan oleh Pak Menteri UMKM," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Baca Juga:
Menurut Budi, isu yang beredar di masyarakat soal dugaan penggunaan fasilitas negara dalam perjalanan tersebut menjadi perhatian serius lembaganya.
KPK, kata dia, terus mengimbau pejabat publik untuk menghindari gratifikasi serta potensi konflik kepentingan.
"Informasi yang beredar di masyarakat terkait dengan dugaan penerimaan fasilitas tentu menjadi atensi KPK. Kami terus mengingatkan penyelenggara negara untuk tidak menyalahgunakan kewenangan," tegas Budi.
Lebih lanjut, Budi menyebut pihaknya belum dapat memberikan kesimpulan apapun sebelum proses telaah dokumen rampung.
"Kita lihat dulu hasil dari yang dipelajari tim terhadap dokumen dan informasi yang disampaikan oleh pihak terkait," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran negara dalam perjalanan sang istri, Agustina Hastarini, ke Eropa.
Ia menyatakan seluruh pembiayaan perjalanan menggunakan dana pribadi.
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
