JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempelajari sejumlah dokumen perjalanan istri Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman yang diserahkan pada Jumat (4/7).
Dokumen tersebut berkaitan dengan polemik perjalanan ke Eropa yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa dokumen itu akan ditelaah secara menyeluruh.
Baca Juga:
Jika diperlukan, KPK tidak menutup kemungkinan untuk meminta keterangan tambahan langsung dari Menteri UMKM.
"KPK masih mempelajari dokumen-dokumen yang kemarin telah disampaikan oleh Pak Menteri UMKM," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Baca Juga:
Menurut Budi, isu yang beredar di masyarakat soal dugaan penggunaan fasilitas negara dalam perjalanan tersebut menjadi perhatian serius lembaganya.
KPK, kata dia, terus mengimbau pejabat publik untuk menghindari gratifikasi serta potensi konflik kepentingan.
"Informasi yang beredar di masyarakat terkait dengan dugaan penerimaan fasilitas tentu menjadi atensi KPK. Kami terus mengingatkan penyelenggara negara untuk tidak menyalahgunakan kewenangan," tegas Budi.
Lebih lanjut, Budi menyebut pihaknya belum dapat memberikan kesimpulan apapun sebelum proses telaah dokumen rampung.
"Kita lihat dulu hasil dari yang dipelajari tim terhadap dokumen dan informasi yang disampaikan oleh pihak terkait," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran negara dalam perjalanan sang istri, Agustina Hastarini, ke Eropa.
Ia menyatakan seluruh pembiayaan perjalanan menggunakan dana pribadi.
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) akhirnya mengungkap identitas wanita yang berada di dalam mobil dinas Propam Polres Tapanuli Selatan (
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Pangan bersama Kementerian Pertanian saat ini ten
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah bersama DPR untuk segera merevisi UndangUndang Nomor 13 Tahun 1998
Nasional
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 8,3 juta pekerja telah menerima Bantuan Subsidi Upah
Ekonomi
PADANGSIDIMPUAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah lanjutan dalam pengusutan kasus dugaan tindak pidana korups
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Perayaan Hari Ulang Tahun ke79 Bhayangkara RI tahun ini menyisakan sorotan tajam publik, bukan hanya karena kemeriahan acaranya,
Nasional
PENAJAM PASER UTARA Operasi penertiban arena sabung ayam ilegal digelar oleh gabungan personel TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praj
Hukum dan Kriminal
NIAS SELATAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Nias Selatan resmi menetapkan dan menahan tersangka berinisial MZ, Bendahara Pengeluaran Dinas Pek
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dengan tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dari lima tahu
Politik
JAKARTA Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu ketegangan dagang global dengan melontarkan ancaman penerapan tarif impor t
Ekonomi