Dugaan Keracunan MBG di Batang, Korban Capai 300 Orang dari Bayi hingga Lansia
BATANG Korban dugaan keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, terus
PERISTIWA
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan dua figur publik yang kini menjabat sebagai penyelenggara negara, yakni Raline Shah dan Riefian Fajarsyah alias Ifan "Seventeen", untuk segera melengkapi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) mereka.
Raline Shah diketahui saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Kominfo bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital, sedangkan Ifan Seventeen menduduki posisi sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN).
"KPK mengimbau agar pelaporan LHKPN dapat segera dilengkapi dan diselesaikan prosesnya," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (27/6/2025).
Menurut Budi, Raline belum menyerahkan surat kuasa verifikasi, yang merupakan salah satu syarat penting dalam tahapan administratif pelaporan kekayaan. Sementara itu, laporan LHKPN milik Ifan masih berstatus draf dan belum dikirimkan secara final ke sistem KPK.
Lebih lanjut, Budi menekankan pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan LHKPN, bukan hanya sebagai formalitas, melainkan juga sebagai komitmen nyata dalam pencegahan korupsi.
"Pelaporan LHKPN bukan semata soal kewajiban, tetapi juga bentuk transparansi dan tanggung jawab moral sebagai pejabat publik," tegasnya.
Sebagai perbandingan, Budi menyebutkan bahwa Yovie Widianto, yang kini menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif, telah melaporkan LHKPN secara lengkap dan dapat diakses publik melalui situs resmi KPK.
"Kepatuhan pelaporan LHKPN akan menjadi teladan baik bagi jajaran pegawai dan masyarakat Indonesia," pungkasnya.
KPK mengajak seluruh pejabat publik, termasuk dari kalangan non-politik dan tokoh masyarakat yang dipercaya menduduki jabatan strategis, untuk menunjukkan keteladanan dalam integritas dan transparansi.*
(bs/j006)
BATANG Korban dugaan keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, terus
PERISTIWA
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo menanggapi persoalan hukum yang mempertanyakan keabsahan syarat pendidikan putranya, Gibran Rakabuming
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui tidak melakukan verifikasi langsung mengenai persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, mengungkap percakapan dengan mantan Me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengukuhkan Rusdy Sofyan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi langkah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMK
EKONOMI
MEDAN Kuasa hukum pemohon eksekusi tanah di Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, mempertanyakan belum dite
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Sebagai bentuk pemenuhan hak pelayanan kesehatan dasar bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
NASIONAL
JAKARTA Aliansi Tanah Untuk Rakyat (ATUR) Jakarta mengonsolidasikan kekuatan dalam aksi yang digelar di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, K
PERISTIWA
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta mengurangi hukuman mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Men
HUKUM DAN KRIMINAL