JAKARTA — Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Senin (7/7/2025), terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Namun, dalam pemeriksaan tersebut, Roy menolak menjawab sebagian besar dari total 85 pertanyaan yang diajukan penyidik.
"Ada 85 pertanyaan dengan 55 halaman. Maka bisa diselesaikan dengan sangat cepat," ujar Roy kepada wartawan usai pemeriksaan.
Baca Juga:
Roy mengaku hanya menjawab pertanyaan seputar identitas pribadi dan menolak menjawab sisanya.
Alasannya, menurut dia, pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak relevan dengan kapasitas dan posisi dirinya dalam kasus ini.
Baca Juga:
"Yang lain karena enggak ada hubungannya, enggak saya jawab. Makanya prosesnya singkat karena mereka enggak punya legal standing, baik tempus maupun locus-nya," tegas mantan Menpora itu.
Lebih lanjut, Roy menyatakan keheranannya atas pelaporan yang dilayangkan oleh sejumlah pihak terkait pernyataannya mengenai dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi.
Ia menilai para pelapor tidak memiliki legitimasi hukum untuk melaporkannya.
"Jadi, lima pihak itu tidak ada legal standing-nya. Apalagi ada yang mengatasnamakan pengacara. Itu aneh. Pengacara kok malah jadi pelapor? Ini jelas di luar nurul," kata Roy.
Diketahui, saat ini Polda Metro Jaya tengah menangani enam laporan polisi yang berkaitan dengan isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo.
Salah satu laporan tersebut dilayangkan langsung oleh Presiden Jokowi melalui tim kuasa hukumnya.
Dalam laporan tersebut, Presiden Jokowi menuding adanya dugaan pelanggaran Pasal 310 dan/atau 311 KUHP tentang pencemaran nama baik serta Pasal 305 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE.
DELI SERDANG Muhammad Razali dan Budi Syahputra alias Kecut resmi mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mel
Hukum dan Kriminal
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) akhirnya mengungkap identitas wanita yang berada di dalam mobil dinas Propam Polres Tapanuli Selatan (
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Pangan bersama Kementerian Pertanian saat ini ten
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah bersama DPR untuk segera merevisi UndangUndang Nomor 13 Tahun 1998
Nasional
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 8,3 juta pekerja telah menerima Bantuan Subsidi Upah
Ekonomi
PADANGSIDIMPUAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah lanjutan dalam pengusutan kasus dugaan tindak pidana korups
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Perayaan Hari Ulang Tahun ke79 Bhayangkara RI tahun ini menyisakan sorotan tajam publik, bukan hanya karena kemeriahan acaranya,
Nasional
PENAJAM PASER UTARA Operasi penertiban arena sabung ayam ilegal digelar oleh gabungan personel TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praj
Hukum dan Kriminal
NIAS SELATAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Nias Selatan resmi menetapkan dan menahan tersangka berinisial MZ, Bendahara Pengeluaran Dinas Pek
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dengan tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dari lima tahu
Politik