Ketua Komisi II DPR Tolak Wacana Perpanjangan Masa Jabatan DPRD Jadi 7,5 Tahun: Melanggar Konstitusi

Mereka menilai keputusan tersebut membuka celah bagi pembentukan norma baru yang semestinya merupakan kewenangan legislatif dan eksekutif, bukan yudikatif.

"Saat ini MK dinilai telah bertindak sebagai pembentuk norma baru, di luar kewenangannya sebagai penguji undang-undang," kritik salah satu fraksi dalam pernyataannya.

Selain menuai penolakan dari legislator seperti Rifqi, wacana tersebut juga memicu kekhawatiran publik terkait independensi dan batas peran Mahkamah Konstitusi.

Beberapa pihak menilai bahwa MK saat ini kerap berubah-ubah dalam pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan inkonsistensi hukum dan menggerus kepercayaan publik terhadap institusi konstitusional tersebut.*

(d/a008)