MEDAN -Pergantian kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kepada Harli Siregar menjadi sorotan publik sebagai bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan integritas aparatur penegak hukum di Indonesia.
Rakyat menandai perubahan ini sebagai langkah penting untuk mengeliminasi kerugian negara akibat korupsi yang telah menjadi penyakit menahun.
Shohibul Anshor Siregar, Dosen FISIP UMSU dan Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PW Muhammadiyah Sumatera Utara, menekankan pentingnya bagi seluruh insan adhyaksa untuk menyambut tekad Presiden dengan baik. "Mereka harus memahami tindakan politik Presiden dan mendukung sepenuhnya," ujarnya menjawab wartawan, Senin (8/7).
Baca Juga:
Menurutnya, KPK yang dulunya dibentuk karena anggapan bahwa penegakan hukum oleh lembaga konvensional, termasuk kejaksaan, tidak dapat diandalkan, kini semakin kehilangan harapan setelah revisi UU KPK. "Signal Prabowo sangat jelas, mengedepankan kekuatan nasional yang bisa diandalkan," tambahnya.
Shohibul juga mencatat bahwa tanda-tanda penting dalam perubahan ini terlihat, termasuk penguatan peran aparat militer dalam mendukung kinerja kejaksaan agar terhindar dari dugaan gangguan oleh kekuatan-kekuatan gelap.
Baca Juga:
"Hari Siregar harus cepat belajar, bahkan konsep sakral budaya (Dalihan Na Tolu) pun telah digunakan untuk aktivitas korupsi," imbaunya.
Dikatakannya Hari Siregar sebagai putra daerah mungkin sedikit banyaknya pernah berpengalaman bertugas di Sumatera Utara. Ia harus sangat menyadari bahwa saat itu mungkin budaya dan politik ramah korupsi masih sangat dominan. Kini, Harli Siregar berada di Sumatera Utara dan mudah-mudahan dapat memahami dengan sebaik-baiknya," tambah Shohibul.
Lebih lanjut, pemerhati sosial politik ini mengusulkan agar Prabowo mendesain tour of duty aparat kejaksaan agar tidak berlama-lama di satu daerah. "Secara teoritis, hal itu dapat menjadi antisipasi penting bagi kinerja yang membuahkan hasil. Rotasi yang cepat dapat mencegah terjadinya kolusi dan penyalahgunaan wewenang," ungkapnya.
Dengan langkah ini, diharapkan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Harli Siregar dapat berfungsi lebih efektif dalam memberantas korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.*
TAPTENG Warga Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dikejutkan oleh peristiwa penyekapan ya
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp16,13 triliun untuk mendukung pelaksanaan proyek pemban
Nasional
MEDAN Sebanyak 49.976 peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan status Penerima Bantuan Iuran (PBI) di bawah wilayah kerja
Kesehatan
MEDAN Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan mengamankan sekitar 40 unit mesin yang diduga digunakan untuk aktivitas pen
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Bobby Nasution, dipastikan bakal menerapkan sistem sekolah lima hari untuk jenjang SMA/SMK dan SL
Pendidikan
JAKARTA Istana Kepresidenan melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) meluruskan pernyataan kontrover
Nasional
JAKARTA Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat da
Hukum dan Kriminal
TANJUNGPINANG Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek penerapan sistem t
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengakhiri perdagangan Selasa (8/7) dengan penguatan tipis sebesar 0,05 atau 3,46 poin ke le
Ekonomi
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan memastikan program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan mu
Pendidikan