Kelompok Tani Gugat Bupati Simalungun ke PTUN, Sengketa Kebun Plasma Memanas
MEDAN Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya menggugat Bupati Simalungun ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan terkait p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, angkat bicara mengenai desakan sejumlah pihak, termasuk Forum Purnawirawan TNI, yang mendorong proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Habiburokhman menegaskan bahwa Gibran telah terpilih secara konstitusional melalui mekanisme Pemilihan Umum yang sah dan demokratis.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati pilihan rakyat.
"Sudah, kita hormati hasil pemilu ya," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (9/7/2025).
Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI telah melayangkan surat resmi kepada DPR/MPR RI pada 2 Juni 2025 yang berisi permintaan untuk memproses pemakzulan Gibran.
Surat tersebut ditandatangani sejumlah tokoh militer senior, antara lain Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
Namun hingga saat ini, DPR/MPR belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan tersebut.
Dalam pernyataannya, Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto menyebut bahwa pendekatan konstitusional melalui surat adalah langkah elegan dan beretika.
Namun, jika tidak direspons, Forum mengancam akan mengambil langkah lebih tegas.
"Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi diabaikan, enggak ada langkah lagi selain ambil secara paksa, kita duduki MPR Senayan sana," ucap Slamet di Jakarta Selatan, Rabu (2/7/2025).
Habiburokhman menilai bahwa segala bentuk dinamika politik harus tetap berada dalam koridor hukum dan konstitusi.
Ia menegaskan, DPR RI berkomitmen menjalankan tugasnya sesuai mekanisme yang berlaku, tanpa tekanan dari pihak mana pun.
MEDAN Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya menggugat Bupati Simalungun ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan terkait p
HUKUM DAN KRIMINAL
MIMIKA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti minimnya penerangan di ruang kelas saat meninjau Sentra Pendidikan di Kabupaten Mim
NASIONAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan UndangUndang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menj
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh agama serta pelaku sejar
NASIONAL
JAKARTA Advokat Ahmad Khozinudin menuding pakar hukum tata negara Feri Amsari telah dikriminalisasi setelah dilaporkan ke Polda Metro Ja
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peneliti Australian National University (ANU), Sana Jaffrey, menyoroti perubahan pendekatan politik Presiden ke7 RI Joko Widodo
POLITIK
JAKARTA Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ia menilai progres
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2026 sebagai pedoman bagi hakim dalam menerapkan pidana nonpenjar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB) hasil Muktamar VI Bali menggugat UndangUndang Partai Politik ke Mahkamah Konsti
POLITIK
BANDA ACEH Delegasi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) melakukan kunjungan strategis ke sejumlah perguruan tinggi vokasi serta menja
PENDIDIKAN