Warjio: PKS Bertransformasi dari Partai Islam Bercorak Fundamentalis Menuju Nasionalis-Substansialis

MEDAN — Dalam diskusi politik bulanan yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara (LHKP-PWMSU), Dr Warjio, dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Sumatera Utara (USU), memantik perbincangan serius mengenai arah dan masa depan politik Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks transformasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Acara yang berlangsung di Aula Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jalan Sisingamangaraja, Medan, ini juga menghadirkan Dr Faizal Riza, Dr Mujahiddin, dan Dr Amsal Nasution sebagai pembicara, dengan Dr Sahran Saputra sebagai moderator.

Kritik dan Harapan atas Transformasi PKS

Dalam paparannya, Dr Warjio menegaskan bahwa PKS sedang mengalami fase transformatif signifikan dari partai Islam bercorak fundamentalis menuju entitas yang lebih nasionalis-substansialis.

Ia menyebut, transformasi PKS bukan sekadar perubahan simbol. Tetapi upaya serius untuk menjawab tantangan zaman dan membangun kesadaran politik keindonesiaan yang lebih inklusif.

Menurut Warjio, perubahan ini ditandai oleh interpretasi ulang doktrin partai, penggunaan simbol-simbol nasional seperti Garuda Pancasila di markas DPP PKS, serta peluncuran logo dan mars baru yang tidak lagi mengedepankan simbol-simbol eksklusif Islamis. "Hal ini mencerminkan keinginan PKS untuk diterima lebih luas oleh publik Indonesia yang majemuk," tegasnya.

Namun, ia juga mengingatkan agar transformasi ini tidak berhenti pada level kosmetik. "Yang paling krusial adalah apakah perubahan ini menyentuh dimensi idiologis dan praksis kaderisasi secara mendalam," ujar Warjio. Ia menggarisbawahi pentingnya konsistensi antara doktrin Rahmatan Lil Alamin dan praksis politik yang menjunjung keadilan sosial.

Ketegangan Identitas dan Arah Ideologis

Dalam kajiannya, Warjio merujuk pada kerangka pemikiran Ikhwanul Muslimin yang sempat menjadi rujukan awal PKS, terutama dalam tahap-tahap dakwah politik (mihwar): tandzimi, sya'bi, muassasi, hingga daulah.

Namun, ia mencatat bahwa kini terjadi pergeseran penting di mana negara-bangsa (nation-state) telah diposisikan sebagai fase akhir, bukan sekadar transit menuju Khilafah.

Ia menilai bahwa ini mencerminkan kematangan politik dan penerimaan terhadap realitas geopolitik Indonesia. "Dengan mengadopsi Pancasila dan NKRI sebagai konsensus final, PKS menunjukkan adaptasi terhadap konteks lokal," jelas Warjio.

Suara Muhammadiyah: Politik sebagai Amal Shalih

Ketua LHKP-PWMSU, Shohibul Anshor Siregar, dalam pengantar diskusi menegaskan bahwa Muhammadiyah melalui LHKP berkomitmen memperkuat partisipasi politik warga dengan menempatkan politik sebagai jalan dakwah dan amal shalih.

"LHKP hadir untuk memastikan bahwa Muhammadiyah tetap netral secara institusional, namun aktif secara moral dalam memperjuangkan keadilan dan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat," katanya.

Siregar juga menambahkan bahwa diskusi ini merupakan bagian dari ikhtiar LHKP membangun ekosistem diskursus politik yang sehat, bernalar, dan berpihak pada kepentingan umat serta bangsa.

Menurut Siregar, diskusi ini membuka ruang refleksi tentang bagaimana partai-partai Islam seperti PKS dapat terus bertransformasi tanpa kehilangan jati dirinya.

"Transformasi sejati adalah ketika nilai-nilai Islam hadir dalam wujud praksis politik yang membela yang lemah, bukan hanya dalam retorika atau symbol," tegasnya.

Forum ini menegaskan bahwa politik Islam di Indonesia tidak berhenti pada perseteruan identitas, melainkan harus melangkah menuju kematangan demokrasi yang substansial—dimana keberagaman dan keadilan menjadi titik temu perjuangan bersama.*