Karya Jurnalistik Dinilai Rawan Dibajak di Era Digital, PWI Dorong Aturan Lebih Kuat di UU Hak Cipta
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
JAKARTA – Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Sofian Effendi, kembali membuat pernyataan tegas mengenai keabsahan latar belakang akademik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Dalam sebuah video wawancara bersama Rismon Sianipar dari Balige Academy, Kamis (17/7/2025), Sofian menegaskan nama Jokowi tidak tercantum dalam daftar wisudawan UGM tahun 1985 .
Sofian menyebutkan bahwa pada masa jabatan rektor Pratikno, terjadi dugaan manipulasi akademik.
Ia bahkan menduga ada perubahan nilai IPK di bawah ambang batas (IPK < 2,0), penambahan dokumen skripsi, hingga rekayasa data agar Jokowi diakui sebagai alumni UGM.
"Kalau saya cari… di situ dia gak masuk, jadi gak ada namanya di wisuda tahun 1985. Artinya dia gak pernah ikut wisuda," tegas Sofian.
Lebih lanjut, Sofian mengungkapkan bahwa nilai akademik Jokowi selama studi berada di bawah standar kelulusan dan dinilai tidak memenuhi syarat administrasi jenjang sarjana.
"…yang dulu nilainya itu di bawah dua IPK-nya, kemudian diubah-ubah nilai itu… kemudian ditambah sehingga dia lulus program sarjana", ujar Sofian.
Ia menegaskan bahwa skripsi tersangkut dugaan tidak pernah diuji secara resmi dan hanya terdaftar setelah adanya intervensi administrasi.
Pernyataan Sofian ini dilontarkan dalam dialog bersama Rismon Sianipar, pakar digital forensik, yang juga berencana melaporkan Jokowi terkait klaim akademik ini ke Polda Metro Jaya.
Rismon bahkan menyebut akan mengajukan dua laporan tambahan terkait hal tersebut.
Kasus ini menambah daftar kontroversi terkait data akademik Presiden Jokowi, yang sebelumnya mencuat di beberapa platform diskusi publik.
Polemik ini memicu banyak pro-kontra di media sosial dan kalangan politisi.
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
LUBUKPAKAM Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Deli Serdang mengungkap adanya dugaan kebocoran PAD yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Cadangan beras pemerintah Indonesia tercatat menembus lebih dari 5 juta ton atau tepatnya mencapai 5,2 juta ton di gudang Perum Bu
EKONOMI
SOLO Penggugat terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo melalui mekanisme citizen lawsuit (CLS) resmi mengajukan banding ke Pengadila
POLITIK
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membongkar temuan beras premium oplosan yang dijual di pasaran dengan harga jauh
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah terus memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mendorong kepesertaan pekerja sektor informal, seperti
EKONOMI
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan perintah tegas kepada Angkatan Laut AS untuk menembak kapalkapal Ira
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajukan penambahan 5.000 guru untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Usulan ter
PEMERINTAHAN
JAKARTA Partai Golkar menilai usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal dua periode dapat menjadi langk
POLITIK
JAKARTA Ustaz Khalid Basalamah mengakui telah mengembalikan uang senilai Rp 8,4 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait
HUKUM DAN KRIMINAL