Roy Suryo Klaim Ketahui Sosok Pembuat Ijazah Palsu Jokowi, Sebut Nama dari Eks BIN

JAKARTA – Isu seputar keabsahan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kembali menghangat usai pernyataan terbaru dari pakar telematika, Roy Suryo.

Dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Refly Harun pada Senin (21/7/2025), Roy mengklaim telah mengetahui sosok yang diduga terlibat dalam pembuatan ijazah palsu Jokowi.

Namun, Roy enggan mengungkapkan secara terbuka identitas individu yang dimaksud.

Baca Juga:

• Ibu Berjilbab Pink Simbol Gerakan 17+8 Ternyata Berkebutuhan Khusus, Ini Klarifikasi dari Keluarga
• Yusril Sentil Kuasa Hukum Delpedro: Hadapi Polisi di Jalur Hukum, Rakyat Akan Menilai

Ia hanya menunjukkan sebuah foto sekelompok orang yang diklaim diambil usai menghadiri sebuah acara yang digelar oleh seseorang berinisial "Mr P" pada 1 Mei 2025.

"Salah satu atau beberapa orang dari foto ini adalah pihak yang membuat ijazah palsu Presiden Jokowi. Foto ini adalah dokumentasi dari pertemuan yang dikoordinir oleh Mr P," ujar Roy Suryo.

Baca Juga:

• Rieke Diah Pitaloka Minta Evaluasi Gaji dan Tunjangan Seluruh Lembaga Negara: Mumpung Presidennya Tegas
• Mensos Laporkan Progres Sekolah Rakyat ke Presiden Prabowo

Roy menambahkan bahwa Mr P merupakan pihak yang juga melaporkan dirinya serta sejumlah rekan seperti ahli digital forensik Rismon Sianipar ke Polda Metro Jaya.

Pelaporan disebut dilakukan pada waktu dini hari.

"Saya bersama Dr. Rismon, Bapak Hermanto, dan Viktor dilaporkan ke polisi oleh Mr P, dan pelaporannya dilakukan sekitar pukul satu malam," ungkap Roy.

Roy juga menyebut bahwa informasi mengenai dugaan ijazah palsu ini diperoleh dari mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), yakni Kolonel Infantri (Purn) Sri Radjasa Chandra.

"Informasi ini bukan tanpa dasar. Semua data yang saya pegang berasal dari Kolonel Sri Chandra, mantan anggota BIN," tegasnya.

Selain membahas soal laporan hukum, Roy juga mengklaim bahwa Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Ova Emilia, sempat dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan klarifikasi atas isu ijazah Jokowi.

Menurutnya, Prabowo memberi arahan agar pihak kampus bersikap terbuka dan menyampaikan kebenaran.

"Beliau (Rektor UGM) dipanggil oleh Presiden Prabowo dan diarahkan untuk menyampaikan kebenaran sebagaimana mestinya," ujar Roy.

Isu ini juga menyeret nama mantan Wakil Menteri Desa dan PDTT, Paiman Raharjo, yang diduga menjadi sosok "Mr P" yang dimaksud Roy.

Dugaan itu mencuat setelah Paiman, bersama kuasa hukumnya Farhat Abbas, melaporkan Roy Suryo, Rismon, dan rekan-rekan lainnya ke Polda Metro Jaya.

Farhat menyebut bahwa pelaporan tersebut mencakup pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan dugaan pemerasan.

"Dua laporan telah kami buat, yakni laporan pemerasan serta laporan pencemaran nama baik dan penyebaran kebencian," ujar Farhat Abbas kepada awak media.

Paiman sendiri membantah seluruh tudingan yang diarahkan kepadanya, termasuk dugaan bahwa ia mencetak ulang ijazah milik Presiden Jokowi.

"Saya dituduh mencetak ijazah Jokowi, bahkan ijazah dan gelar profesor saya juga ikut dituduh palsu. Ini semua tidak benar," tegas Paiman.

Paiman juga menambahkan bahwa dirinya mengajukan gugatan perdata terhadap Roy Suryo dkk ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terkait dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini.

Isu mengenai dugaan ijazah palsu Jokowi pertama kali mencuat dari pernyataan politikus senior PDIP, Beathor Suryadi.

Ia menyebut bahwa dokumen-dokumen pencalonan Jokowi dalam Pilgub DKI Jakarta 2012 dibuat secara tidak sah di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta Pusat.

Tak lama setelah pernyataan tersebut, Beathor diberhentikan dari posisinya sebagai Tenaga Ahli di Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taksin).

Meskipun polemik terus bergulir, hingga saat ini belum ada keputusan hukum final yang menyatakan adanya pemalsuan dokumen oleh Presiden Jokowi.*

(tm/a008)

Ibu Berjilbab Pink Simbol Gerakan 17+8 Ternyata Berkebutuhan Khusus, Ini Klarifikasi dari Keluarga

Yusril Sentil Kuasa Hukum Delpedro: Hadapi Polisi di Jalur Hukum, Rakyat Akan Menilai

Rieke Diah Pitaloka Minta Evaluasi Gaji dan Tunjangan Seluruh Lembaga Negara: Mumpung Presidennya Tegas

Mensos Laporkan Progres Sekolah Rakyat ke Presiden Prabowo

Yusril Kritik DPR Diisi Artis, PKB: Harus Dibarengi Kompetensi

Tim Advokasi Ajukan Penangguhan Penahanan Delpedro Marhaen, Polda Masih Bungkam