Sri Mulyani vs DPR: Adu Argumen Sengit soal Anggaran Pendidikan Rp80 Triliun

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terlibat adu argumen sengit dengan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Frederic Palit dalam rapat kerja membahas Laporan Keuangan Negara 2024.

Perdebatan tajam terjadi terkait realisasi anggaran pendidikan yang dinilai belum mencapai amanat konstitusi sebesar 20% dari APBN.

Dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (22/7/2025), Dolfie mengkritik keras realisasi anggaran pendidikan tahun 2024 yang hanya mencapai 16,99%.

Ia menilai bahwa sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2007 dan 2008, pemerintah tak kunjung memenuhi kewajiban konstitusional tersebut.

"Kalau by design, karena ada cadangan dana pendidikan yang ditaruh di pembiayaan, bisa dipastikan itu juga 17%. Tidak bergerak sejak MK memutuskan anggaran pendidikan harus 20% dari APBN," tegas Dolfie.

Ia bahkan menyebut kondisi ini sebagai bentuk pengabaian terhadap keadilan yang diamanatkan UUD 1945.

"Kalau kita masih menganggap putusan MK final dan mengikat, maka ini keadilan yang diabaikan," lanjut politisi PDIP itu.

Sri Mulyani beberapa kali mencoba menyela untuk menjawab, namun Dolfie menolak dengan alasan dirinya belum selesai menyampaikan pandangan.

Setelah diberi waktu berbicara, Sri Mulyani menegaskan bahwa pengelolaan anggaran pendidikan mengikuti dinamika kebutuhan dan pergerakan ekonomi nasional.

Ia menjelaskan bahwa fleksibilitas anggaran menyebabkan proporsi belanja pendidikan bisa terlihat turun meski pada dasarnya tetap dialokasikan.

"Belanja modal itu tergantung penyerapannya. Kalau penyerapannya rendah, otomatis proporsi 20% bisa tidak tercapai," jelasnya.

Ia mencontohkan situasi El Nino yang menyebabkan pemerintah menaikkan anggaran bansos, sehingga memengaruhi komposisi belanja.

"Belanja kompensasi subsidi saja bisa naik dari Rp350 triliun menjadi hampir Rp600 triliun pada 2022. Itulah dinamika APBN," ujar Sri Mulyani.

Namun, Dolfie tetap pada posisinya dan mempertanyakan ke mana larinya sisa 3% dari anggaran pendidikan tahun 2024 yang tidak terealisasi.

Ia menyebut nominalnya mencapai sekitar Rp80 triliun.

"Kalau Rp80 triliun itu digunakan untuk pendidikan, itu sangat dahsyat. Tapi justru diletakkan dalam pembiayaan, bukan belanja," tegas Dolfie.

Ia juga mempertanyakan mengapa sektor pendidikan yang dikorbankan untuk menjadi bantalan fiskal, padahal banyak sektor lain yang juga bisa ditahan anggarannya.

Sri Mulyani menepis tudingan tersebut dan menegaskan bahwa pengelolaan APBN dilakukan secara hati-hati untuk menghindari dampak fiskal antargenerasi.

"Kami tidak mengorbankan anggaran pendidikan. Justru kami lindungi agar tidak digunakan sembarangan dan tetap memberi dampak jangka panjang," katanya.

Perdebatan ini mencerminkan ketegangan antara eksekutif dan legislatif dalam interpretasi konstitusi dan realisasi kebijakan anggaran pendidikan.

Meski berbeda pandangan, keduanya sepakat bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas dan harus dikelola secara akuntabel dan berkelanjutan.*

(cb/a008)