JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, angkat suara terkait putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku.
Ribka menilai vonis tersebut mencerminkan ketidakadilan hukum yang masih dirasakan partainya, terutama setelah berada di luar lingkar kekuasaan pemerintahan saat ini.
"Putusan hakim terhadap Sekjen itu bukti bahwa hukum belum berpihak kepada semua rakyat. Hukum masih patuh pada segelintir penguasa," ujar Ribka Tjiptaning saat ditemui usai menghadiri peringatan peristiwa Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025).
Baca Juga:
Ia menegaskan, PDI Perjuangan masih dizalimi oleh sistem hukum yang tidak berdiri netral, dan menyebut partainya terus dikangkangi oleh kepentingan-kepentingan politik kekuasaan.
"PDI Perjuangan masih dizalimi oleh hukum. Sekjen kami sendiri jadi korban, dan ini mengindikasikan bahwa ada arah intimidasi terhadap partai, bahkan terhadap Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri," tambah Ribka.
Baca Juga:
Menurutnya, situasi ini menciptakan suasana batin yang berat di internal partai.
Ribka menyebut bahwa Hasto hanyalah sasaran antara dari upaya yang lebih besar untuk melemahkan PDIP sebagai kekuatan politik oposisi.
"Kita tahu, sasaran utamanya adalah Ibu Mega. Sekjen Hasto hanya sasaran antara," ucapnya.
Sebagai informasi, Hasto Kristiyanto divonis bersalah dalam kasus suap PAW untuk Harun Masiku, namun majelis hakim menyatakan ia tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan sebagaimana dakwaan sebelumnya.
Putusan ini tetap menjadi perhatian luas publik karena menyangkut sosok sentral dalam struktur kepemimpinan PDIP.
Vonis ini sekaligus mempertegas ketegangan antara PDIP dan penegak hukum di tengah dinamika politik nasional pasca-pemilu 2024, ketika partai berlambang banteng tersebut mengambil posisi sebagai oposisi pemerintah.*
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal