JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, angkat suara terkait putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku.
Ribka menilai vonis tersebut mencerminkan ketidakadilan hukum yang masih dirasakan partainya, terutama setelah berada di luar lingkar kekuasaan pemerintahan saat ini.
"Putusan hakim terhadap Sekjen itu bukti bahwa hukum belum berpihak kepada semua rakyat. Hukum masih patuh pada segelintir penguasa," ujar Ribka Tjiptaning saat ditemui usai menghadiri peringatan peristiwa Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025).
Baca Juga:
Ia menegaskan, PDI Perjuangan masih dizalimi oleh sistem hukum yang tidak berdiri netral, dan menyebut partainya terus dikangkangi oleh kepentingan-kepentingan politik kekuasaan.
"PDI Perjuangan masih dizalimi oleh hukum. Sekjen kami sendiri jadi korban, dan ini mengindikasikan bahwa ada arah intimidasi terhadap partai, bahkan terhadap Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri," tambah Ribka.
Baca Juga:
Menurutnya, situasi ini menciptakan suasana batin yang berat di internal partai.
Ribka menyebut bahwa Hasto hanyalah sasaran antara dari upaya yang lebih besar untuk melemahkan PDIP sebagai kekuatan politik oposisi.
"Kita tahu, sasaran utamanya adalah Ibu Mega. Sekjen Hasto hanya sasaran antara," ucapnya.
Sebagai informasi, Hasto Kristiyanto divonis bersalah dalam kasus suap PAW untuk Harun Masiku, namun majelis hakim menyatakan ia tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan sebagaimana dakwaan sebelumnya.
Putusan ini tetap menjadi perhatian luas publik karena menyangkut sosok sentral dalam struktur kepemimpinan PDIP.
Vonis ini sekaligus mempertegas ketegangan antara PDIP dan penegak hukum di tengah dinamika politik nasional pasca-pemilu 2024, ketika partai berlambang banteng tersebut mengambil posisi sebagai oposisi pemerintah.*
(kp/a008)
SIMALUNGUN Menanggapi kekhawatiran masyarakat atas isu beras oplosan yang marak di sejumlah daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Ekonomi
MANDAILING NATAL Dugaan penyalahgunaan Dana Desa kembali mencuat. Kali ini, laporan masyarakat datang dari Desa Hutagodang Muda, Kecamat
Hukum dan Kriminal
MALANG Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah resmi mencabut paspor milik Riza
Nasional
SUBULUSSALAM Sebuah kasus dugaan kekerasan seksual yang sangat memprihatinkan melibatkan anak perempuan berusia 13 tahun terungkap di Ko
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Masalah rem blong masih menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan fatal di jalan raya Indonesia. Kondisi ini menjadi momok me
Sains & Teknologi
NIAS SELATAN Pemerintah Kabupaten Nias Selatan memiliki payung hukum yang cukup tegas untuk mengatur transparansi pengelolaan dana desa,
Pemerintahan
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa kenaikan harga beras terus meluas secara nasional dan terjadi di 219 kabupaten/kota
Ekonomi
PADANG Insiden pembubaran aktivitas ibadah di rumah doa Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di Padang, Sumatera Barat, menuai p
Nasional
JAKARTA Pemerintah Singapura memastikan bahwa mantan staf khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jurist Tan, yang kini menjadi ter
Hukum dan Kriminal
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyelenggarakan acara nonton bareng (nobar) Final Piala AFF U23 yang mempertemukan Indonesia dan Vietnam,
Nasional