Beda Jauh! Kemiskinan Indonesia Versi BPS 8% tapi Bank Dunia 64%, Kok Bisa?
JAKARTA Data kemiskinan Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia (World Bank) menunjukkan angka berbeda cukup jau
EKONOMI
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, Rabu (4/3/2026), menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Selasa (3/3) dini hari di Semarang.
Meski ditahan, Fadia secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam OTT.
"Saya sampaikan, kepada saya tidak pernah OTT, dan tidak ada barang serupiah pun saya, demi Allah. Walaupun kepala dinas, saya tidak ada serupiah pun. Tapi kita mengikuti sajalah. Biarin saja," kata Fadia di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.Baca Juga:
Fadia menambahkan bahwa langkah selanjutnya adalah berdiskusi dengan kuasa hukumnya terkait proses hukum yang akan dijalani. Ia tetap menegaskan klaimnya tidak terkena OTT.
KPK menjelaskan bahwa dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Fadia Arafiq terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ) outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan.
Sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen elektronik dan mobil, sebagai bagian dari proses penyelidikan.
"Adapun dugaan tindak pidana korupsi dalam peristiwa tertangkap tangan ini adalah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, salah satunya terkait PBJ outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan," jelas juru bicara KPK, Budi Prasetyo.
Penahanan Fadia merupakan bagian dari proses penyidikan KPK untuk mengumpulkan bukti dan memastikan tersangka dapat mengikuti proses hukum secara prosedural.
Kasus ini kembali menegaskan komitmen KPK dalam memberantas korupsi di level pemerintahan daerah, khususnya terkait pengadaan barang dan jasa yang rawan praktik penyimpangan.
Hingga saat ini, pihak KPK terus melakukan pendalaman kasus dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap dugaan korupsi tersebut secara tuntas.*
(d/dh)
JAKARTA Data kemiskinan Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia (World Bank) menunjukkan angka berbeda cukup jau
EKONOMI
MEDAN Kasus dugaan pelanggaran lingkungan hidup terkait temuan kayu gelondongan saat banjir di Sumatera Utara (Sumut) memasuki babak baru.
HUKUM DAN KRIMINAL
PATI Jumlah siswa yang mengalami gejala dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati,
PERISTIWA
CILACAP PT Pertamina Patra Niaga masih menunggu keputusan resmi pemerintah terkait rencana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan kelo
EKONOMI
MEDAN Siti Aisah, seorang asisten rumah tangga (ART) di Medan, divonis 6 tahun penjara karena terbukti menghilangkan nyawa bayi yang baru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia akan menjalani tiga pertandingan fase grup FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda tergabung di Grup A bersama Singapur
OLAHRAGA
JAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyebut eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak terlibat dalam pe
NASIONAL
JAKARTA Pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpr
POLITIK
MEDAN Sebanyak 150 penyelamat lingkungan atau pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun, Kecamatan Medan Marelan, resmi mendapat ja
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama DPRD Sumut menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Per
PEMERINTAHAN