BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, Rabu (4/3/2026), menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Selasa (3/3) dini hari di Semarang.
Meski ditahan, Fadia secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam OTT.
"Saya sampaikan, kepada saya tidak pernah OTT, dan tidak ada barang serupiah pun saya, demi Allah. Walaupun kepala dinas, saya tidak ada serupiah pun. Tapi kita mengikuti sajalah. Biarin saja," kata Fadia di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.Baca Juga:
Fadia menambahkan bahwa langkah selanjutnya adalah berdiskusi dengan kuasa hukumnya terkait proses hukum yang akan dijalani. Ia tetap menegaskan klaimnya tidak terkena OTT.
KPK menjelaskan bahwa dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Fadia Arafiq terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ) outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan.
Sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen elektronik dan mobil, sebagai bagian dari proses penyelidikan.
"Adapun dugaan tindak pidana korupsi dalam peristiwa tertangkap tangan ini adalah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, salah satunya terkait PBJ outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan," jelas juru bicara KPK, Budi Prasetyo.
Penahanan Fadia merupakan bagian dari proses penyidikan KPK untuk mengumpulkan bukti dan memastikan tersangka dapat mengikuti proses hukum secara prosedural.
Kasus ini kembali menegaskan komitmen KPK dalam memberantas korupsi di level pemerintahan daerah, khususnya terkait pengadaan barang dan jasa yang rawan praktik penyimpangan.
Hingga saat ini, pihak KPK terus melakukan pendalaman kasus dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap dugaan korupsi tersebut secara tuntas.*
(d/dh)
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN