Amnesti untuk Hasto, Sinyal PDI-P dan Prabowo Kian Akrab?

"Kita sudah memilih beliau sebagai Presiden, dan Presiden menggunakan haknya, ya mau apa lagi?" ujarnya.

Peneliti senior BRIN, Lili Romli, menyebut bahwa pemberian amnesti kepada Hasto tidak dapat dilepaskan dari konteks politik dan persepsi publik yang berkembang.

Menurutnya, publik melihat kasus Hasto sarat akan muatan politis.

"Presiden tampaknya merespons sentimen publik dengan kebijakan amnesti ini, tentu dengan tetap mengikuti prosedur konstitusional melalui persetujuan DPR," ujar Lili.

Hasto Kristiyanto sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDI-P.

Namun, setelah Keputusan Presiden (Keppres) terkait amnesti diteken dan disetujui DPR, Hasto resmi bebas dari Rumah Tahanan KPK pada Jumat (1/8/2025).

Dengan sikap resmi PDI-P sebagai mitra strategis pemerintah, publik kini menanti apakah partai berlambang banteng tersebut akan masuk dalam kabinet atau tetap berada di luar pemerintahan dengan peran penyeimbang yang konstruktif.*

(km/a008)