Ketua DPRD Sumut Desak Dirut Pertamina Evaluasi Total Sumbagut, Soroti Antrean BBM yang Kian Parah
MEDAN Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Arni Sitorus mendesak Direktur Utama PT Pertamina segera melakukan evaluasi menyeluruh
POLITIK
JAKARTA — Pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, oleh Presiden Prabowo Subianto, dinilai sejumlah kalangan sebagai sinyal mencairnya hubungan antara partai berlambang banteng dan pemerintah pusat.
Amnesti tersebut diumumkan dalam konferensi pers bersama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (31/7/2025) malam.
Selain Hasto, sejumlah tokoh lain juga turut menerima abolisi dan amnesti, termasuk mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.
Ketua DPP PDI-P, Said Abdullah, dalam pernyataannya di Kongres ke-6 PDI-P di Bali menyampaikan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah menegaskan pentingnya kerja sama dengan pemerintah di tengah tantangan global.
PDI-P, menurutnya, akan menjadi mitra strategis pemerintahan Prabowo tanpa menempuh jalan oposisi.
"Kita akan mendukung pemerintah sebagai sparring partner, sebagai penyeimbang. No oposisi," ujar Said kepada awak media di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Jumat (1/8/2025).
Meski belum menyampaikan nama-nama kader untuk duduk di kabinet, PDI-P menyatakan akan mendukung program pemerintah yang berpihak kepada rakyat, sambil tetap memberikan kritik konstruktif bila diperlukan.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambut baik keputusan Presiden Prabowo.
Ia menilai, amnesti yang diberikan kepada Hasto dan abolisi kepada Tom Lembong menjadi langkah positif dalam merawat semangat persaudaraan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia.
"Saya kira ini momen yang baik untuk merajut tali persaudaraan antar sesama anak bangsa," ujar Gibran di Mataram, NTB.
Di sisi lain, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Titiek Soeharto, menegaskan bahwa pemberian amnesti merupakan hak prerogatif Presiden.
Ia menilai masyarakat berhak menyampaikan pendapat, namun keputusan tersebut sah secara konstitusional.
MEDAN Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Arni Sitorus mendesak Direktur Utama PT Pertamina segera melakukan evaluasi menyeluruh
POLITIK
JAKARTA Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H.,
NASIONAL
MEDAN Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., me
NASIONAL
DELISERDANG Prestasi membanggakan kembali datang dari Sumatera Utara. Caroline Cicilia Nababan, siswi kelas I SD Negeri 18 Rantau Selata
PENDIDIKAN
BENER MERIAH Pemerintah pusat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di kawasan Tanah Gayo, Aceh. Dalam kurun wak
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bergerak cepat menindaklanjuti tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 sebes
PEMERINTAHAN
MEDAN Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) menjadi motor penggerak lahirny
NASIONAL
MEDAN Kuliah umum Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (15/7/2026), diwarnai interup
NASIONAL
MEDAN Kuliah umum Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (15/7/2026), tak sekadar memb
NASIONAL
MEDAN Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mempertanyakan mekanisme verifikasi dalam proses seleksi Taruna Akademi Militer (Akmil)
NASIONAL