JAKARTA — Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak berkaitan dengan arah dukungan politik PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Saya pikir tidak ada kaitannya," ujar Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).
Pernyataan ini disampaikan Dasco merespons spekulasi yang mengaitkan kebijakan amnesti dengan sikap PDIP yang belakangan menunjukkan dukungan terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo.
Baca Juga:
Menurut Dasco, bahkan jauh sebelum pemberian amnesti diumumkan atau Kongres ke-6 PDIP digelar, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menyampaikan sikap positif terhadap program-program yang dinilai pro-rakyat.
"Dalam beberapa pertemuan, Bu Mega sudah menyampaikan bahwa program-program yang baik tentunya akan didukung oleh PDIP, dan partai juga akan memberikan masukan untuk hal-hal yang mungkin belum tepat," ucap Dasco.
Baca Juga:
Dasco menyambut baik dukungan dari PDIP, namun juga menggarisbawahi pentingnya kritik konstruktif dalam sistem pemerintahan demokratis.
Ia menilai pendekatan tersebut justru sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan dalam proses pembangunan nasional.
"Saya menyimak juga dalam pidato Bu Mega, bahwa mendukung bukan berarti tidak boleh mengkritik. Justru hal itu yang dibutuhkan agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya," tuturnya.
Lebih lanjut, Dasco menyebut dukungan dan masukan konstruktif seyogianya juga datang dari seluruh partai politik lain.
Pemerintahan yang inklusif, menurutnya, akan menjadi fondasi kuat untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih maju.
Namun, Dasco mengaku belum mendapat informasi resmi apakah PDIP akan bergabung ke dalam pemerintahan.
Ia menyarankan pertanyaan tersebut langsung ditujukan kepada pihak pemerintah.
BALIGE Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh SMA Negeri 2 Balige di bawah kepemimpinan Ibu Ani Sefriana Nadapdap, S.Pd., M.Si. S
Pendidikan
BINJAI Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi, menyampaikan seruan tegas kepada para Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Binja
Pendidikan
MEDAN Pemerintah Kota Medan menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan persoalan penerbitan sertifikat tanah wakaf Masjid Jamik yang ber
Pemerintahan
MEDAN Sebanyak 86 narapidana (napi) di Sumatera Utara resmi mendapatkan amnesti dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Mere
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam upaya memperkuat sinergi antarinstansi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) bersama Kepolisian Republik
Hukum dan Kriminal
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengungkap praktik peredaran narkoba yang disamarkan dengan kedok kantor organisas
Hukum dan Kriminal
TAPANULI SELATAN Masyarakat Desa Gunung Baringin, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, mengingatkan kembali Pemerintah
Pemerintahan
ACEH Sebanyak 74 narapidana (napi) yang tersebar di berbagai lembaga pemasyarakatan di Aceh dinyatakan bebas setelah menerima amnesti da
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Kapuslitbang) Polri, Brigjen Pol. F.X. Surya Kumara, S.H., M.H., melakukan kunjungan
Nasional
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengimbau agar anakanak, khususnya siswa sekolah dasar, t
Pendidikan
