JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, angkat bicara terkait belum dieksekusinya vonis pidana terhadap Silfester Matutina.
Padahal, Silfester sudah divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus penghinaan terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sejak tahun 2019, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Kejaksaan Agung diketahui baru-baru ini mulai mengancam akan melakukan penjemputan paksa terhadap Silfester jika ia kembali mangkir dari panggilan. Namun, Mahfud mempertanyakan mengapa eksekusi vonis tersebut baru diseriusi setelah bertahun-tahun.
Baca Juga:
"Banyak yang heran. Seorang yang sudah divonis pidana penjara 1,5 tahun sejak tahun 2019 tidak dijebloskan ke penjara sampai sekarang. Padahal Kejaksaan Agung punya Tim Tangkap Buronan (Tabur) yang tahun 2025 ini saja sudah menangkap banyak orang, termasuk yang bersembunyi di Papua. Ada apa sih?" ujar Mahfud melalui akun X (dulu Twitter), dikutip Selasa (5/8/2025).
Mahfud juga menyoroti pernyataan Silfester yang mengaku telah berdamai dengan Jusuf Kalla. Namun, klaim tersebut dibantah oleh pihak JK.
Baca Juga:
"Si tervonis mengatakan dirinya sudah menjalani proses hukum dan berdamai dengan Pak JK. Proses hukum apa yang sudah dijalani? Lagi pula, sejak kapan vonis pengadilan pidana bisa didamaikan dengan korban?" kata Mahfud.
Mahfud menegaskan bahwa perdamaian secara pribadi tidak menghapus konsekuensi hukum dari vonis pidana yang telah diputuskan pengadilan.
"Vonis yang sudah inkracht itu tidak bisa didamaikan. Harus dieksekusi. Tidak ada dasar hukumnya membiarkan putusan inkracht tidak dijalankan," tegas Mahfud.
Saat ini, Kejaksaan belum memberikan keterangan resmi terkait alasan keterlambatan eksekusi terhadap Silfester Matutina, yang seharusnya telah menjalani masa hukumannya sejak beberapa tahun lalu.*
(tb/j006)
JAKARTA Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,12
Ekonomi
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menunjuk Komjen Pol. Dedi Prasetyo sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik I
Nasional
TAPANULI SELATAN Seorang pemilik yayasan pondok pesantren di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara,
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Kantor Bea dan Cukai Sibolga mela
Hukum dan Kriminal
LANGKAT Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, kembali menu
Pertanian Agribisnis
MEDAN Rumah Sakit (RS) Adam Malik kembali menegaskan komitmen dalam pelayanan stroke di Sumatera Utara (Sumut) dan sekitarnya. Hal ini s
Kesehatan
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Bea Cukai Sibolga, Polres Padangs
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah memutuskan untuk menambah kuota undangan bagi masyarakat umum dalam rangka menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang T
Nasional
TAPANULI SELATAN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi a
Pemerintahan
MANDAILING NATAL Dugaan pelanggaran etika yang menyeret nama salah satu kepala sekolah di Kabupaten Mandailing Natal kembali menjadi per
Hukum dan Kriminal
