JAKARTA — Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa dukungan PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak harus diwujudkan dalam bentuk bergabung ke dalam kabinet.
Menurut Andreas, PDIP mengambil peran sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan, dengan tetap memberikan dukungan secara substantif dan kritis demi memastikan jalannya program-program pemerintah sesuai dengan aspirasi publik.
"Bahwa presiden juga membutuhkan second opinion dari luar pemerintahan untuk melihat perkembangan program pemerintahan yang dijalankan," ujar Andreas kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/8).
Baca Juga:
Ia menambahkan, posisi PDIP sebagai partai penyeimbang telah disampaikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Sikap tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab partai dalam menjaga kualitas demokrasi dan memastikan bahwa pemerintah tetap mendapatkan masukan konstruktif dari luar struktur kabinet.
Baca Juga:
Di sisi lain, Andreas menegaskan bahwa hak prerogatif untuk menentukan komposisi kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo.
Namun, menurutnya, kehadiran PDIP sebagai penyeimbang juga merupakan representasi dari aspirasi sebagian masyarakat yang mungkin memiliki pandangan berbeda terhadap jalannya pemerintahan.
"Saya kira ini penting, sehingga dengan demikian PDI Perjuangan bisa lebih leluasa untuk memainkan perannya sebagai partai penyeimbang dalam proses pemerintahan yang berjalan saat ini," ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu.
Dengan posisi ini, PDIP berharap dapat terus mengawal agenda-agenda strategis nasional dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, serta memperjuangkan kepentingan rakyat secara kritis dan konstruktif.*
(at/a008)
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menunjuk Komjen Pol. Dedi Prasetyo sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik I
Nasional
TAPANULI SELATAN Seorang pemilik yayasan pondok pesantren di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara,
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Kantor Bea dan Cukai Sibolga mela
Hukum dan Kriminal
LANGKAT Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, kembali menu
Pertanian Agribisnis
MEDAN Rumah Sakit (RS) Adam Malik kembali menegaskan komitmen dalam pelayanan stroke di Sumatera Utara (Sumut) dan sekitarnya. Hal ini s
Kesehatan
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Bea Cukai Sibolga, Polres Padangs
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah memutuskan untuk menambah kuota undangan bagi masyarakat umum dalam rangka menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang T
Nasional
TAPANULI SELATAN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi a
Pemerintahan
MANDAILING NATAL Dugaan pelanggaran etika yang menyeret nama salah satu kepala sekolah di Kabupaten Mandailing Natal kembali menjadi per
Hukum dan Kriminal
MEDAN Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke80 Republik Indonesia, fenomena pengibaran bendera bertema bajak laut One Piece oleh seju
Nasional
