Praperadilan Yaqut Memanas, KPK Klaim Dua Alat Bukti dan Kerugian Rp 622 M
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap nilai kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 yang menjerat man
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa dukungan PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak harus diwujudkan dalam bentuk bergabung ke dalam kabinet.
Menurut Andreas, PDIP mengambil peran sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan, dengan tetap memberikan dukungan secara substantif dan kritis demi memastikan jalannya program-program pemerintah sesuai dengan aspirasi publik.
"Bahwa presiden juga membutuhkan second opinion dari luar pemerintahan untuk melihat perkembangan program pemerintahan yang dijalankan," ujar Andreas kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/8).
Ia menambahkan, posisi PDIP sebagai partai penyeimbang telah disampaikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Sikap tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab partai dalam menjaga kualitas demokrasi dan memastikan bahwa pemerintah tetap mendapatkan masukan konstruktif dari luar struktur kabinet.
Di sisi lain, Andreas menegaskan bahwa hak prerogatif untuk menentukan komposisi kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo.
Namun, menurutnya, kehadiran PDIP sebagai penyeimbang juga merupakan representasi dari aspirasi sebagian masyarakat yang mungkin memiliki pandangan berbeda terhadap jalannya pemerintahan.
"Saya kira ini penting, sehingga dengan demikian PDI Perjuangan bisa lebih leluasa untuk memainkan perannya sebagai partai penyeimbang dalam proses pemerintahan yang berjalan saat ini," ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu.
Dengan posisi ini, PDIP berharap dapat terus mengawal agenda-agenda strategis nasional dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, serta memperjuangkan kepentingan rakyat secara kritis dan konstruktif.*
(at/a008)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap nilai kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 yang menjerat man
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketegangan diplomatik antara Amerika Serikat dan Spanyol memuncak. Presiden AS Donald Trump mengancam akan memutus hubungan perd
INTERNASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melakukan komunikasi intens dengan para pemimpin negaranegara Teluk menyusul serangan militer yang di
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pekalongan
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG BALAI Peringatan Dirgahayu ke107 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) serta Dirgahayu ke76 Satuan Polisi Pamong Praja (
PEMERINTAHAN
DENPASAR TP PKK Provinsi Bali memperkuat sinergi kerja sama pemberdayaan perempuan dan program inklusi sosial bersama Konsulat Jenderal
NASIONAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan kembali melanjutkan rangkaian Safari Ramadhan sebagai wujud komitmen menghadirkan pemer
PEMERINTAHAN
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, menerima kunjungan silaturahmi Kepala Badan Narkotika Nasional (
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Momentum Ramadan dimanfaatkan Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, untuk mempererat komunikasi dengan insan pers di
NASIONAL
MEDAN Pemerintah mempercepat pemulihan pascabencana melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
NASIONAL