Pengamat: Sikap PDI-P Jadi Penyeimbang Prabowo Tak Akan Segarang Era SBY

JAKARTA - Peneliti senior bidang politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, menilai sikap politik PDI Perjuangan (PDI-P) sebagai penyeimbang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak akan sekeras ketika mereka berhadapan dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004–2014.

Menurut Lili, hubungan personal yang baik antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo, serta kesamaan ideologi antara PDI-P dan Partai Gerindra, menjadi alasan utama mengapa peran penyeimbang kali ini akan lebih "soft".

"PDI-P dalam memerankan sebagai penyeimbang mungkin tidak 'segalak dan garang' pada masa SBY. Bisa jadi nanti perannya soft, mengingat secara personal hubungannya baik dengan Pak Prabowo dan secara ideologi juga sama antara PDI-P dan Gerindra," kata Lili , Selasa (5/8/2025).

Meski demikian, ia menilai langkah politik PDI-P ini tetap layak diapresiasi. Di tengah sistem presidensial Indonesia yang tak mengenal istilah oposisi formal, kehadiran penyeimbang sangat penting sebagai mekanisme kontrol demokratis terhadap jalannya pemerintahan.

Lili juga menekankan bahwa keputusan PDI-P untuk berada di luar kabinet, tanpa bergabung dalam koalisi kekuasaan, mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

"PDI-P tidak larut dalam bujuk rayu kekuasaan. Ini angin segar bagi demokrasi Indonesia," jelasnya.

Sikap ini pun disampaikan secara resmi oleh Megawati Soekarnoputri dalam pidato penutupan Kongres ke-6 PDI-P di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025). Dalam pidatonya, Megawati menegaskan bahwa PDI-P tidak akan menjadi oposisi, tetapi juga tidak bergabung dalam koalisi pemerintahan. Mereka akan menjadi mitra penyeimbang.

"Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang," tegas Megawati.

Lebih lanjut, ia menyatakan PDI-P akan mendukung kebijakan pro-rakyat, namun tetap bersuara lantang terhadap penyimpangan dari Pancasila dan keadilan sosial.

Langkah ini disebut sebagai wujud keberpihakan pada rakyat, bukan semata penempatan posisi dalam kekuasaan.*

(km/j006)