JAKARTA – Ahli digital forensik Rismon Sianipar secara terbuka menantang Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), untuk menyebutkan nama "orang besar" yang ia klaim membekingi isu ijazah palsu yang menyerangnya.
Pernyataan tajam itu dilontarkan Rismon dalam acara "Interupsi" yang ditayangkan oleh iNews TV pada Kamis, 7 Agustus 2025.
"Kalau dia mantan Presiden dan jiwa ksatrianya ada, sebutkan saja siapa gitu loh. Jangan pendukungnya yang jadi ribut untuk klarifikasi. Orang besar itu siapa, sebutkan nama! Gitu aja kok repot," tegas Rismon.
Baca Juga:
Isu Orang Besar Dinilai Pengalihan Isu
Rismon menilai bahwa klaim Jokowi tentang adanya "agenda besar" atau "orang besar" di balik isu ijazah palsu justru menjadi upaya pengalihan agar fokus publik teralihkan. Ia menegaskan bahwa langkah ksatria yang seharusnya dilakukan adalah menunjukkan bukti otentik secara langsung, bukan memicu polemik lanjutan.
Baca Juga:
"Padahal kan jelas. Harusnya kalian bujuk saja Jokowi sebagai ksatria menunjukkan ijazahnya yang katanya asli. Jangan bawa-bawa sedikit-sedikit UGM, Bareskrim. UGM itu juga isinya bukan malaikat semua," sindirnya.
Pernyataan Jokowi Soal Agenda Politik Besar
Sebelumnya, dalam pernyataan publik usai salat Jumat di kediamannya pada 25 Juli 2025, Jokowi mengaku merasakan "firasat kuat" bahwa ada agenda politik besar yang ingin menjatuhkannya melalui tudingan ijazah palsu dan wacana pemakzulan terhadap putranya yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.
"Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu, maupun pemakzulan. Artinya, ada orang besar, ada yang memback up," kata Jokowi saat itu.
Desakan Transparansi
Sejumlah pihak kini mendesak agar Jokowi segera membuka nama sosok "orang besar" yang ia maksud. Transparansi dianggap menjadi jalan untuk mengakhiri kegaduhan politik yang terus bergulir dan menyedot perhatian publik secara nasional.
Konteks Politik Memanas
Isu ini menjadi makin panas setelah Silfester Matutina, pelapor kasus ijazah Jokowi, diperiksa polisi dan dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik Bareskrim.
Di sisi lain, muncul wacana amnesti terhadap Gus Nur, sosok yang juga pernah menyuarakan isu serupa.*
(oz/j006)
JAKARTA Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, resmi mencabut laporan pencemaran nama baik yang sebelumnya ia layangkan terhadap dua
Olahraga
PATI Setelah menuai gelombang protes dari masyarakat, Bupati Pati Sudewo resmi membatalkan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perd
Nasional
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution resmi melantik jajaran Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Daerah Aneka Industri d
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di tiga lokasi berbeda, yakni Sulawesi Tenggara,
Nasional
BATU BARA Komunitas Pencinta Seni Peran Batu Bara (PSPB) Production terus menegaskan komitmennya dalam melestarikan budaya lokal melalui m
Seni dan Budaya
JAKARTA Pemerintah secara resmi menetapkan Senin, 18 Agustus 2025 sebagai hari libur nasional insidental dalam rangka memperingati Hari Ul
Nasional
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Koordinasi dan Konsultasi terkait pembayaran Pajak Bumi da
Nasional
JEMBRANA Semangat gotong royong, cinta lingkungan, dan pelestarian alam bersatu di Kabupaten Jembrana dalam sebuah kegiatan yang menginspi
Nasional
JAKARTA Panitia Kongres Persatuan PWI 2025 secara resmi telah mengirimkan undangan kepada seluruh Pengurus PWI Provinsi yang menjadi peser
Nasional
SEMARANG Anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Semarang, Aipda Robig Zaenudin, akhirnya dijatuhi vonis 15 tahun penja
Hukum dan Kriminal