Megawati Tunjuk Hasto Kristiyanto Kembali Jadi Sekjen PDIP 2025–2030

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal partai untuk periode 2025–2030.

Kepastian ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua DPP PDIP bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, usai pelantikan struktural partai yang berlangsung usai Kongres ke-VI PDIP di Badung, Bali.

"Mas Hasto Sekjen, sudah dilantik," kata Ganjar , Kamis (14/8/2025).

Sebelumnya, Ketua DPP bidang Politik dan Pemerintahan, Puan Maharani, sempat menyebutkan bahwa akan ada "kejutan" terkait penunjukan Sekjen PDIP. Namun, kejutan itu kini terjawab dengan dikembalikannya jabatan tersebut kepada Hasto.

Hasto Kristiyanto telah menjabat sebagai Sekjen PDIP sejak 2015 dan kembali dipercaya oleh Megawati memegang posisi kunci tersebut meski baru saja menyelesaikan kasus hukum.

Ia sebelumnya dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada 25 Juli 2025 dalam kasus suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, demi meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR menggantikan Nazarudin Kiemas.

Namun, pada 31 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto bersama 1.116 narapidana lainnya. Amnesti itu disetujui oleh DPR setelah rapat konsultasi bersama Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, serta Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

"Pemberian persetujuan tentang amnesti terhadap 1.116 orang telah diberikan, termasuk Hasto Kristiyanto," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta.

Menariknya, dalam struktur baru DPP PDIP periode 2025–2030, Megawati Soekarnoputri sempat disebut merangkap sebagai Sekjen sebelum Hasto diumumkan kembali menduduki jabatan tersebut. Hal ini memperkuat sentralisasi kekuatan di tubuh PDIP, dengan Megawati tetap memegang kendali penuh.

Pengumuman ini menegaskan bahwa PDIP tetap solid di bawah kepemimpinan Megawati dan kembali mengandalkan sosok Hasto di tengah kritik publik dan kontroversi hukum yang baru dilaluinya.*

(tm/j006)