Seruan “Bubarkan DPR” Menggema Jelang Aksi HOSTUM 28 Agustus 2025, Rakyat Muak dengan Elit Politik

Jakarta – Gelombang kemarahan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terus memuncak. Seruan pembubaran DPR yang ramai digaungkan di media sosial kini menjelma menjadi gerakan nyata, menjelang aksi nasional yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 28 Agustus 2025.

Aksi besar ini diprakarsai oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melalui gerakan bertajuk HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah). Demonstrasi akan digelar serentak di 38 provinsi, dengan pusat aksi di Gedung DPR RI dan Istana Negara, Jakarta.

Akar Ketidakpuasan Publik

Aksi ini bukan sekadar soal ketenagakerjaan. Ia menjadi simbol puncak kekecewaan rakyat terhadap DPR yang dianggap tak lagi merepresentasikan kepentingan publik. Beberapa isu yang menyulut kemarahan publik antara lain:

Revisi UU Pilkada yang dinilai mengakali putusan Mahkamah Konstitusi

Korupsi dan gaya hidup mewah anggota DPR, termasuk aksi joget viral usai sidang tahunan

Legislasi yang dinilai tidak pro-rakyat

Kesenjangan representasi antara elit politik dan masyarakat

Beberapa tokoh bahkan menyebut DPR sebagai "anak haram konstitusi", karena dianggap melenceng dari prinsip demokrasi dan keadilan.

Suara-Suara Kritis: Rakyat Sudah Muak

Sejumlah tokoh memberikan pernyataan keras menanggapi krisis kepercayaan terhadap DPR:

Masinton Pasaribu (PDIP): "Rakyat sudah muak, ini bentuk perlawanan terhadap kekuasaan yang ugal-ugalan."

Herdiansyah Hamzah (CALS): "Masyarakat sipil harus terus memanaskan tekanan agar DPR tidak terus mengakali konstitusi."

Sementara itu, di media sosial, berbagai tagar seperti #BubarkanDPR, #ReformasiDPR, hingga #Aksi28Agustus menjadi trending topic nasional.

Pembubaran DPR: Secara Hukum Bukan Ranah Presiden

Meski seruan pembubaran DPR menggema, secara konstitusional Presiden tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7C UUD 1945.

Satu-satunya jalan adalah melalui amandemen konstitusi oleh MPR, yang ironisnya terdiri dari anggota DPR dan DPD itu sendiri.

Dengan kata lain, jalan hukum untuk membubarkan DPR nyaris mustahil tanpa dorongan reformasi sistemik.

Aksi 28 Agustus mendatang menjadi simbol ledakan frustrasi publik yang tak lagi bisa dibendung. HOSTUM adalah peringatan keras bahwa rakyat tidak tinggal diam.

Meskipun "pembubaran DPR" secara hukum sulit tercapai, tekanan sosial dan politik yang terus meningkat bisa membuka ruang untuk reformasi parlemen secara menyeluruh.

Apakah DPR akan mendengarkan jeritan rakyat atau tetap berlindung di balik tembok kekuasaan? Jawabannya bisa dimulai di jalanan tanggal 28 Agustus.*

vv/j006