
57 Eks Pegawai Ajukan Permohonan Kembali, Begini Respons KPK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menghormati proses hukum yang tengah berlangsung terkait permintaan 57 mantan pega
Hukum dan KriminalTANGERANG – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa dirinya memiliki pemahaman yang mendalam terhadap pemikiran para pendiri bangsa, bahkan jika dibandingkan dengan kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Pernyataan ini disampaikan dalam acara pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2025 yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya menyimpan dan membingkai pidato legendaris Presiden Soekarno yang berjudul Indonesia Menggugat di kediamannya di Hambalang, Bogor.
"Saya mohon maaf, saya bukan anggota PDIP, tetapi saya pernah membaca tulisan-tulisan Bung Karno. Saya rasa tidak kalah dengan kader PDIP. Jangan-jangan kader PDIP sendiri belum pernah membacanya. Saya baca Indonesia Menggugat, bahkan pidatonya saya bingkai dan pajang di rumah saya," ujar Prabowo dengan senyum, sembari menyapa Aria Bima, politisi PDIP yang hadir dalam acara tersebut.
Prabowo menjelaskan, pidato tersebut sangat kuat karena secara rinci menguraikan bagaimana kekayaan Indonesia dijarah oleh penjajah selama berabad-abad, termasuk komoditas-komoditas seperti karet, teh, kopi, dan timah.
"Dalam pidato itu, beliau menyebutkan kekayaan kita yang diambil selama ratusan tahun. Semua komoditas disebutkan, mulai dari karet, teh, kopi, timah, ada semua. Mas Aria, pernah membaca Indonesia Menggugat? Nanti saya akan uji isinya," ujarnya dengan nada berseloroh.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menekankan pentingnya kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi dan "rancang bangun" bangsa Indonesia, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34 yang disebutnya sebagai pasal-pasal kunci untuk menjaga ekonomi dan keadilan sosial.
"Saya perhatikan negara-negara yang berkembang pesat memiliki pasal-pasal pengaman serupa. Pasal 33 dan 34 di UUD kita sangat relevan dan kuat sebagai landasan," jelas Prabowo.
Presiden juga menyinggung pandangan sebagian kalangan intelektual yang menganggap pemikiran para pendiri bangsa, seperti Bung Karno, Bung Hatta, Prof. Soepomo, dan Mohamad Yamin, sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang.
"Memang ada orang-orang pintar dengan gelar tinggi yang mungkin menganggap para pendiri bangsa sudah tidak relevan. Padahal mereka adalah saksi dan korban penjajahan langsung, mereka mengerti betul imperialisme. Sementara anak-anak muda sekarang mungkin belum paham," ujarnya.
Prabowo kemudian mengingatkan sejarah pahit diskriminasi kolonial yang dialami bangsa Indonesia, termasuk keberadaan papan larangan masuk yang menyamakan pribumi dengan anjing.
"Dulu kita, pribumi, dipandang lebih rendah daripada hewan. Ada papan bertuliskan 'Verboden voor honden en inlander', anjing dan pribumi dilarang masuk. Di India juga ada tulisan 'No Dogs or Indians'. Bahkan di Shanghai, China, ada larangan 'No Dogs or Chinese'," ungkapnya.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menghormati proses hukum yang tengah berlangsung terkait permintaan 57 mantan pega
Hukum dan KriminalJAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka opsi untuk menyidangkan tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang,
Hukum dan KriminalJAKARTA Kabar gembira bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang selama ini kesulitan mendapatkan rumah subsidi karena terkendala
EkonomiJAKARTA Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Keuangan telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp192 triliun untuk s
EkonomiSIDOARJO Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pembangunan ulang Pondok Pesan
NasionalMEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus memperkuat langkah strategis dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba d
NasionalMEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) meminta seluruh pihak terkait untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan bahan pan
EkonomiMEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima kunjungan kerja Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Anjungan La
PemerintahanJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penyitaan aset dalam pengembangan kasus dugaan korupsi dan pemerasan terkai
Hukum dan KriminalMEDAN Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menetapkan dua orang mantan pejabat Badan Perta
Hukum dan Kriminal