KPK Tetapkan Dua Tersangka dalam OTT di Cilacap Terkait Dugaan Suap Proyek
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dua orang tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Cilac
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ibas, menegaskan bahwa pihaknya siap untuk melakukan evaluasi terkait tunjangan anggota DPR RI, sebagai bentuk respon terhadap meningkatnya sorotan publik terhadap tunjangan tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Ibas setelah beberapa hari terakhir aksi demo besar-besaran yang berlangsung di sejumlah wilayah, salah satunya dipicu oleh isu tunjangan anggota DPR.
Ibas berharap, meskipun ada kritik keras dari masyarakat, proses penyampaian pendapat dan demonstrasi dapat dilakukan dengan cara yang baik dan tidak mengganggu ketertiban umum. Ia mengingatkan agar seluruh elemen, baik TNI-Polri maupun masyarakat, bekerja sama dalam menjaga situasi yang kondusif.
"Kita berharap demonstrasi atau penyampaian pendapat dilakukan dengan cara yang baik," kata Ibas, Sabtu (30/8/2025), yang juga menambahkan bahwa komunikasi antara DPR dan publik harus tetap terjaga.
Beberapa partai politik lain, seperti Fraksi Gerindra, PAN, PKS, NasDem, Golkar, dan PDIP, turut angkat bicara terkait evaluasi tunjangan DPR. Mereka sepakat untuk menanggapi isu ini secara serius dan terbuka. Sekretaris Fraksi Gerindra, Bambang Haryadi, menyatakan bahwa evaluasi tunjangan anggota dewan merupakan hal yang sah-sah saja dilakukan. "Kami di Fraksi Gerindra berpandangan bahwa evaluasi tunjangan DPR sah-sah saja dilakukan. Bila memang ada yang perlu disesuaikan, itu bagian dari komitmen kami menjaga kepercayaan publik," ujar Bambang.
Meningkatnya tuntutan publik terkait tunjangan anggota DPR yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat saat ini menjadi salah satu pemicu gelombang demo yang berlangsung beberapa hari terakhir. Sejumlah demonstran menilai bahwa tunjangan yang diterima anggota DPR jauh lebih besar dari yang seharusnya.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dua orang tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Cilac
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengutuk keras teror penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang terdakwa kasus narkoba bernama Mahlul Ridha dilaporkan kabur usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Stabat, Kabup
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta kepolisian segera mengusut dan menangkap pelaku penyiraman air keras terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehProf. Dr. Prudensius MaringKEKERASAN terhadap individu yang menyuarakan kritik publik hampir tidak pernah dipahami masyarakat sebagai p
OPINI
MEDAN Kepolisian menggelar prarekonstruksi kasus penemuan mayat wanita berinisial RS, 19 tahun, yang ditemukan di dalam boks di Kota Med
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Partai Gerindra mewantiwanti masyarakat agar mengawasi penyelewengan BBM subsidi, khususnya solar. Partai ini menyiapkan hadiah
NASIONAL
ACEH UTARA Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Djamari Chania
PEMERINTAHAN
ACEH Pemerintah Aceh melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar Operasi Pasar Tanggap Inflasi Aceh di lima kabupaten/kota, ya
EKONOMI
BATAM Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri Batam mengajukan banding atas putusan majelis hakim dalam perkara penyelundupan narkotika jenis
HUKUM DAN KRIMINAL