JAKARTA – Desakan terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menindak salah satu kadernya, Deddy Sitorus, semakin menguat di tengah gelombang kritik publik.
Pernyataan kontroversial Deddy yang menyebutkan "jangan bandingkan DPR dengan rakyat jelata" dinilai telah menyakiti hati masyarakat dan dianggap mencerminkan sikap tidak sensitif terhadap kondisi rakyat.
Salah satu seruan paling tegas datang dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) melalui Ketua Pimpinan Daerah KMHDI Jakarta, Marselinus.
Baca Juga:
Dalam keterangannya kepada wartawan, Marselinus menilai bahwa pernyataan tersebut bukan sekadar bentuk arogansi, namun juga memperlebar jarak antara wakil rakyat dan masyarakat yang mereka representasikan.
"Ucapan tersebut bukan hanya mencerminkan arogansi seorang wakil rakyat, tetapi juga mempertegas jurang pemisah antara DPR dan rakyat. Ini adalah bentuk penghinaan terhadap rakyat," tegas Marselinus, Selasa (2/9/2025).
Baca Juga:
Marselinus juga menyoroti langkah sejumlah partai politik lain yang dinilai sigap dalam menanggapi sorotan publik terhadap kadernya.
Partai-partai seperti NasDem, PAN, dan Golkar telah mengambil keputusan menonaktifkan anggota fraksi DPR RI yang sebelumnya menuai kontroversi akibat pernyataan publik.
Nama-nama seperti Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urbach, Uya Kuya, hingga Adies Kadir telah dinonaktifkan oleh partai masing-masing, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan langkah menjaga marwah partai di mata publik.
"Langkah yang diambil Ketum Partai NasDem dan PAN sudah menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Kini tinggal PDIP yang belum mengambil tindakan, padahal dampak dari pernyataan Deddy Sitorus sangat meresahkan," tambah Marselinus.
Ia juga menegaskan bahwa sebagai partai besar yang selama ini dikenal dekat dengan rakyat kecil atau wong cilik, PDIP semestinya menjadi teladan dalam menjunjung tinggi etika dan moralitas politik.
"Pembiaran terhadap pernyataan semacam ini hanya akan memperburuk kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan partai politik secara umum," ujarnya.
Sorotan terhadap sikap PDIP juga datang dari masyarakat luas, termasuk kalangan aktivis dan tokoh publik.
TAPANULI SELATAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapanuli Selatan resmi menetapkan dan menahan AH, Kepala Desa Panompuan, Kecamatan Angkola Ti
Hukum dan Kriminal
MEDAN Ratusan mahasiswa Universitas Negeri Medan (Unimed) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjo
Peristiwa
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer buka suara terkait barang bukti yang ditemukan penyidik Komisi P
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengapresiasi seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan yang telah menjaga
Pemerintahan
JAKARTA Wakil Menteri Pertanian sekaligus Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia, Sudaryono, menyampaikan keprihatinan dan kecamannya terkai
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Penangkapan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, oleh Polda Metro Jaya pada Senin (1/9) malam atas dugaan m
Hukum dan Kriminal
MEDAN (BITV) Fenomena langka gerhana bulan total yang dikenal dengan sebutan Blood Moon akan menghiasi langit Indonesia pada tanggal 7 d
Peristiwa
MEDAN (BITV) Setelah diperkenalkan pada awal Agustus lalu, fitur Obrolan Sementara di aplikasi Gemini kini mulai diperluas cakupannya. P
Sains & Teknologi
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Trinovi Khairani Sitorus, menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya
Nasional
MEDAN Wakil Ketua DPC PDIP Kota Medan Bidang Kaderisasi, Parlindungan Sinaga, SPd, mengusulkan nama Hasyim SE sebagai calon pengurus Dew
Politik