Prabowo Beri Ultimatum Keras: Pejabat Tak Patriotik Silakan Mundur dari Jabatan!
CILACAP Presiden Prabowo Subianto melontarkan ultimatum keras kepada para pejabat maupun kalangan intelektual yang dinilai tidak memilik
NASIONAL
Influencer sekaligus aktivis diaspora, Salsa Erwina Hutagalung, turut menyuarakan desakannya agar PDIP mengambil langkah yang lebih tegas terhadap Deddy Sitorus.
Melalui akun Instagram pribadinya, @salsaer, Salsa menyebut bahwa partai politik lain sudah menunjukkan tanggung jawab moral terhadap publik dengan menonaktifkan kadernya yang dianggap melukai perasaan masyarakat.
Ia berharap PDIP dapat mengambil keputusan yang bahkan lebih tegas dari sekadar penonaktifan.
"Jangan hanya dinonaktifkan. Tapi juga ada konsekuensi yang jelas, transparan, dan tidak normatif. Jika perlu, diberhentikan dari keanggotaan partai dan parlemen," ujarnya.
Menanggapi viralnya potongan video dari acara televisi "Kontroversi", Deddy Sitorus melalui media sosialnya memberikan klarifikasi.
Ia menyebut bahwa pernyataannya telah diedit dan disalahartikan oleh sejumlah pihak.
Menurut Deddy, video yang beredar tidak menampilkan keseluruhan konteks diskusi saat itu.
Ia mengaku tengah merespons pertanyaan host yang membandingkan gaji anggota DPR dengan pekerja berpenghasilan UMR.
Perbandingan tersebut, kata Deddy, dinilainya tidak setara.
"Jika ingin membandingkan gaji DPR, bandingkanlah dengan pejabat lembaga tinggi negara lainnya, bukan dengan pekerja UMR," kata Deddy dalam unggahan di Instagram, Sabtu (23/8/2025).
Deddy juga menuding ada upaya pembentukan opini publik melalui operasi buzzer yang disebutnya disokong anggaran besar, untuk menyerang dirinya dan PDIP.
"Potongan video itu sengaja diedit agar seolah-olah saya merendahkan rakyat. Padahal, pembahasan saat itu murni soal perbandingan gaji. Framing ini jahat dan menyesatkan," ujarnya.
CILACAP Presiden Prabowo Subianto melontarkan ultimatum keras kepada para pejabat maupun kalangan intelektual yang dinilai tidak memilik
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menetapkan eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, bersama empat orang lainnya sebagai tersangka dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa pendekatan Pemerintah Kota Medan dalam peringatan Hari Buruh Internasion
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah turun langsung memimpin pemusnahan ladang ganja hasil temuan Direktorat Reserse Na
HUKUM DAN KRIMINAL
PANGKALPINANG Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan keterbukaan informasi publik di d
PEMERINTAHAN
MEDAN Warga Kelurahan Titi Kuning, khususnya yang kerap melintas di Jalan Speksi Kanal, Kecamatan Medan Johor, kini dapat bernapas lega.
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memaparkan sejumlah proyek strategis nasional yang tengah dan akan dibangun di Kota Medan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 29 huruf i dan huruf j UndangUndang Nomor 19
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap UndangUndang Administrasi Pemerintahan dengan mene
HUKUM DAN KRIMINAL
CILACAP Presiden RI Prabowo Subianto mendorong penguatan pembelajaran bahasa asing bagi pelajar Indonesia sejak jenjang sekolah dasar. B
PENDIDIKAN