THR Belum Cair? Kemnaker Buka Layanan Aduan untuk Pekerja dan Ojol
JAKARTA Sejak dibuka pada 2 Maret 2026, Posko Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan Kementerian Ketenagakerjaan (
NASIONAL
MEDAN — Wakil Ketua DPC PDIP Kota Medan Bidang Kaderisasi, Parlindungan Sinaga, SPd, mengusulkan nama Hasyim SE sebagai calon pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sumatera Utara (Sumut) periode 2025-2030.
Parlindungan menilai Hasyim telah menunjukkan kinerja yang baik dan layak mengemban tanggung jawab di tingkat DPD.
Usulan tersebut disampaikan Parlindungan dalam Rapat DPC PDIP Kota Medan yang membahas penjaringan calon Ketua DPD PDIP Sumut, Senin (1/9), di Kantor DPC PDIP Jalan Asrama Teladan, Medan.
Parlindungan menilai, dengan posisi Hasyim yang saat ini sebagai anggota DPRD Sumut, sangat tepat jika ia mengisi posisi pengurus DPD sebagai bagian dari proses regenerasi kepengurusan partai.
"Kami berharap dan memohon kepada DPP dan Ketua Umum Ibu Prof. Hj. Megawati Soekarnoputri agar berkenan menempatkan Saudara Hasyim dalam kepengurusan DPD PDIP Sumut periode 2025-2030. Hal ini penting demi kepentingan dan kemajuan partai, sekaligus menjaga regenerasi agar tidak terjadi kejenuhan di tingkat DPC Medan," ujar Parlindungan saat ditemui di Kantor DPC PDIP Medan.
Meski demikian, Hasyim secara tegas menyatakan penolakan atas usulan tersebut. Sikap ini dianggap Parlindungan sebagai penolakan atas aspirasi kader akar rumput yang menginginkan penyegaran dalam kepengurusan DPC Medan.
Menurutnya, suara di tingkat PAC juga menguatkan dukungan terhadap Hasyim untuk menempati posisi di DPD.
Senada, Sekretaris PAC PDIP Medan Amplas, Emil Pane, menyampaikan hasil rapat penjaringan calon ketua DPC yang digelar selama satu minggu di 21 PAC, menunjukkan dua nama yang mendapatkan dukungan kuat, yakni Hasyim dan Robi Barus, sama-sama memperoleh 18 suara.
Emil menilai hasil ini menggambarkan keinginan kader untuk terjadinya estafet kepemimpinan yang membawa perubahan positif di Medan.
"Kami kader militan PDIP Kota Medan berharap ada pembaruan kepemimpinan. Dengan posisi Hasyim yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD Sumut, sangat tepat jika beliau diberi peran di tingkat DPD agar fungsi dan kedudukannya lebih linier," kata Emil.
Emil juga mendukung usulan Wakil Ketua DPC Parlindungan Sinaga agar Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarnoputri, mendengar aspirasi kader di bawah dan menempatkan Hasyim sebagai pengurus DPD Sumut.
"Seperti pesan Ibu Mega saat kongres kemarin agar kami tidak takut menyampaikan suara, saya pun memohon agar beliau mempertimbangkan usulan ini demi kemajuan partai di Sumut," ucap Emil.
JAKARTA Sejak dibuka pada 2 Maret 2026, Posko Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan Kementerian Ketenagakerjaan (
NASIONAL
PIDIE Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, berbuka puasa bersama ratusan warga di Gampong Teupin Raya, Kabupaten Pidie, Jumat (13/3/2026). Ac
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengambil langkah proaktif menjelang mudik Lebaran 2026 dengan menurunkan Tim Penguji Kes
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Marzuki Ali Basyah MM, menekankan pentingnya pemahaman kearifan lokal bagi aparatur negara dalam
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, memberikan apresiasi terhadap langkah peneliti dan ahli
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tengah mengkaji langkahlangkah adaptif untuk menghadapi potensi dampak konflik d
POLITIK
JAKARTA Rismon Hasiholan Sianipar tetap wajib melapor ke Polda Metro Jaya meski telah meminta maaf kepada Presiden ke7 RI Joko Widodo da
POLITIK
BANDA ACEH Pemerintah Aceh mulai menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak Jumat (13/3/2026). Pencair
EKONOMI
MEDAN Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara menyalurkan bantuan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) senilai Rp2,93 miliar kepada
PEMERINTAHAN
BINJAI Warga Kota Binjai kini dapat menikmati fasilitas internet gratis yang diluncurkan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Layanan
PEMERINTAHAN