KPK Minta Parpol Selektif, Wanti-wanti Soal Kader dengan Rekam Jejak Korupsi
JAKARTA Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengingatkan partai politik untuk lebih selektif dalam merekrut kader, kh
POLITIK
MEDAN — Wakil Ketua DPC PDIP Kota Medan Bidang Kaderisasi, Parlindungan Sinaga, SPd, mengusulkan nama Hasyim SE sebagai calon pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sumatera Utara (Sumut) periode 2025-2030.
Parlindungan menilai Hasyim telah menunjukkan kinerja yang baik dan layak mengemban tanggung jawab di tingkat DPD.
Usulan tersebut disampaikan Parlindungan dalam Rapat DPC PDIP Kota Medan yang membahas penjaringan calon Ketua DPD PDIP Sumut, Senin (1/9), di Kantor DPC PDIP Jalan Asrama Teladan, Medan.
Parlindungan menilai, dengan posisi Hasyim yang saat ini sebagai anggota DPRD Sumut, sangat tepat jika ia mengisi posisi pengurus DPD sebagai bagian dari proses regenerasi kepengurusan partai.
"Kami berharap dan memohon kepada DPP dan Ketua Umum Ibu Prof. Hj. Megawati Soekarnoputri agar berkenan menempatkan Saudara Hasyim dalam kepengurusan DPD PDIP Sumut periode 2025-2030. Hal ini penting demi kepentingan dan kemajuan partai, sekaligus menjaga regenerasi agar tidak terjadi kejenuhan di tingkat DPC Medan," ujar Parlindungan saat ditemui di Kantor DPC PDIP Medan.
Meski demikian, Hasyim secara tegas menyatakan penolakan atas usulan tersebut. Sikap ini dianggap Parlindungan sebagai penolakan atas aspirasi kader akar rumput yang menginginkan penyegaran dalam kepengurusan DPC Medan.
Menurutnya, suara di tingkat PAC juga menguatkan dukungan terhadap Hasyim untuk menempati posisi di DPD.
Senada, Sekretaris PAC PDIP Medan Amplas, Emil Pane, menyampaikan hasil rapat penjaringan calon ketua DPC yang digelar selama satu minggu di 21 PAC, menunjukkan dua nama yang mendapatkan dukungan kuat, yakni Hasyim dan Robi Barus, sama-sama memperoleh 18 suara.
Emil menilai hasil ini menggambarkan keinginan kader untuk terjadinya estafet kepemimpinan yang membawa perubahan positif di Medan.
"Kami kader militan PDIP Kota Medan berharap ada pembaruan kepemimpinan. Dengan posisi Hasyim yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD Sumut, sangat tepat jika beliau diberi peran di tingkat DPD agar fungsi dan kedudukannya lebih linier," kata Emil.
Emil juga mendukung usulan Wakil Ketua DPC Parlindungan Sinaga agar Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarnoputri, mendengar aspirasi kader di bawah dan menempatkan Hasyim sebagai pengurus DPD Sumut.
"Seperti pesan Ibu Mega saat kongres kemarin agar kami tidak takut menyampaikan suara, saya pun memohon agar beliau mempertimbangkan usulan ini demi kemajuan partai di Sumut," ucap Emil.
JAKARTA Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengingatkan partai politik untuk lebih selektif dalam merekrut kader, kh
POLITIK
MANOKWARI Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa arah pembangunan nasional saat ini tidak lagi bersifat Jawasent
NASIONAL
JAKARTA Harga emas batangan bersertifikat Antam produksi Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) terpantau stabil pada perdagangan Minggu
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) membuka Program Beasiswa Doktor untuk Dosen Indonesia (BPDDI
PENDIDIKAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang berulang tahun
NASIONAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai arahan Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) kepada Pa
POLITIK
JAKARTA Partai NasDem merespons pernyataan Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang disebut meminta agar pemerintahan Presiden Prabowo S
POLITIK
BATU BARA Aksi tawuran antar kelompok remaja kembali mengganggu ketenangan warga di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumate
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, membeberkan dugaan keterlibatan Nanik S Deyang dalam kasus korupsi ta
HUKUM DAN KRIMINAL
BLITAR Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea meminta agar penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa dalam kasus dugaan penyebaran informasi ter
HUKUM DAN KRIMINAL