Tanggapi Kritik Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Denny Indrayana Sebut Tak Ada Kata Terlambat
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menilai tidak ada istilah terlambat untuk mengajukan koreksi yang berkaitan deng
POLITIK
JAKARTA– Sejak dibuka pada 2 Maret 2026, Posko Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerima sebanyak 1.134 konsultasi.
Untuk mengoptimalkan layanan, mulai Jumat (13/3/2026), Posko THR dan BHR 2026 secara resmi membuka layanan pengaduan bagi pekerja yang menghadapi permasalahan pembayaran THR.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menjelaskan bahwa Posko memiliki dua layanan utama, yaitu konsultasi dan pengaduan.Baca Juga:
Layanan konsultasi melayani pertanyaan seputar hak penerima THR/BHR, penghitungan besaran tunjangan, hingga permasalahan khusus seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sementara melalui layanan pengaduan, pekerja dapat melaporkan THR yang belum dibayarkan, dicicil, atau bermasalah lainnya.
Setiap aduan akan langsung ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan yang berjaga di Posko setiap hari.
"Setiap pengaduan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti. Kami harapkan masyarakat yang mengalami kendala terkait THR atau BHR segera memanfaatkan layanan Posko," ujar Yassierli.
Berdasarkan laporan harian Posko THR dan BHR Keagamaan 2026, tercatat pada 12 Maret 2026 total konsultasi mencapai 414 konsultasi. Akumulasi dari 2 hingga 12 Maret 2026 menunjukkan total 1.134 konsultasi, termasuk melalui layanan online, tatap muka, dan pusat bantuan.
Kemnaker menyediakan akses konsultasi dan pengaduan online melalui website poskothr.kemnaker.go.id
dan WhatsApp Chat di nomor 081280001112, mempermudah seluruh pekerja, termasuk ojek online (ojol) dan kurir online (kurol), untuk mengakses layanan tanpa harus hadir langsung.*
(dh)
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menilai tidak ada istilah terlambat untuk mengajukan koreksi yang berkaitan deng
POLITIK
LUBUKPAKAM Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut kontraktor Safruddin Habyby alias Kakek dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dalam pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Keluarga besar Herlambang Panggabean menggelar aksi damai di depan Kantor Pusat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanaha
PERISTIWA
KARO Aktivitas Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, masih terpantau. Dalam periode pengamatan Rabu (23/9/2026) pukul 06.
PERISTIWA
BANDA ACEH Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Aceh memusnahkan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) hasil pe
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang siswi berinisial SW (17) asal Kabupaten Karo kembali dirujuk ke Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan setelah mengalami keluhan y
KESEHATAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan secara permanen operasional empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan
PEMERINTAHAN
MEDAN Polisi menangkap pria berinisial A alias Boncel yang diduga mencuri sepeda motor di kawasan Percut Sei Tuan, Deli Serdang. Pelaku dit
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan mengevaluasi dan membenahi data penerima bantuan s
PEMERINTAHAN
MEDAN Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan hingga September 2026 b
PEMERINTAHAN