Dipantau 24 Jam Nonstop di 3 Titik, Kualitas Udara Medan Bertahan di Kategori Baik-Sedang
MEDAN Kualitas udara di Kota Medan pada Rabu (23/9/2026) terpantau berada dalam kategori Baik hingga Sedang. Kondisi tersebut berdasarkan p
KESEHATAN
MEDAN - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan mengevaluasi dan membenahi data penerima bantuan sosial (bansos). Hal ini menyusul masih ditemukannya penyaluran bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran.
Rico menegaskan Dinsos Medan harus dapat memastikan masyarakat yang menerima bantuan memang memenuhi kriteria. Ia juga mengatakan akan memberikan teguran apabila ditemukan penyaluran bansos yang tidak sesuai sasaran.
"Dinsos Kota Medan harus bisa menjelaskan dengan benar siapa yang berhak mendapatkan bantuan. Saya pasti akan memberi teguran langsung jika memang ada bantuan yang tidak tepat sasaran," tegas Rico.Baca Juga:
Menurut Rico, kondisi di lapangan setelah penyaluran bansos harus menjadi bahan evaluasi. Data penerima perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
"Apa yang terjadi di lapangan pasca pendistribusian bantuan harus menjadi bahan evaluasi bagi Dinsos Medan. Lihat secara utuh permasalahan yang ada dan pastikan apa yang menjadi penyebabnya. Kalau memang data tidak sesuai dengan kondisi riil, langsung benahi dan evaluasi," katanya.
Rico mengakui kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah sehingga tidak selalu sesuai dengan data yang sebelumnya tercatat. Salah satu persoalan yang disorot adalah perubahan status desil masyarakat.
"Terkadang ada masyarakat yang kondisi ekonominya masih sulit tapi Desil-nya sudah tinggi, begitu juga sebaliknya. Kondisi itu memang masih sering terjadi di lapangan. Makanya Dinsos Kota Medan harus cepat memverifikasi itu. Lihat data yang mana harus di-exclude atau di-include, sehingga bantuan bisa tepat sasaran," ujarnya.
Rico juga mengimbau warga yang merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya untuk menyampaikan sanggahan kepada Dinsos Medan maupun melalui kelurahan.
"Silakan melapor jika masyarakat merasa tidak sesuai, dengan begitu datanya bisa diperbarui. Mengatasi kondisi ini, kami juga akan sinkronkan dengan pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos). Evaluasi akan terus kita lakukan agar segala jenis bantuan yang disalurkan pemerintah benar-benar tepat sasaran," pungkasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Rico setelah muncul persoalan terkait penyaluran bansos di Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia. Sejumlah warga memprotes pembagian bantuan beras dan mempertanyakan ketepatan data penerima. Pemko Medan kemudian menyatakan akan melakukan evaluasi serta verifikasi ulang terhadap data penerima bantuan.
Pemko Medan sebelumnya juga telah mendorong pemutakhiran data perlindungan sosial untuk memperbaiki ketepatan penyaluran bansos. Rico pada Mei 2026 menyebut validasi data diperlukan agar bantuan tidak ditentukan berdasarkan subjektivitas, melainkan kondisi masyarakat yang terverifikasi.
Evaluasi data penerima bansos tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Medan memastikan bantuan pemerintah dapat diterima masyarakat yang memenuhi kriteria dan menyesuaikan perubahan kondisi sosial ekonomi warga.* (mi/dh)
MEDAN Kualitas udara di Kota Medan pada Rabu (23/9/2026) terpantau berada dalam kategori Baik hingga Sedang. Kondisi tersebut berdasarkan p
KESEHATAN
JAKARTA Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Ketua TP PKK, sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sumatera Utara (Sum
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut ratarata 20 hingga 30 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dikenai penghentian operasional s
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak naik hingga a
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat pada perdagangan Rabu (23/9/2026). Rupiah naik 66 poin atau
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 1,56 persen ke level 6.374,91 pada perdagangan Rabu (23/9/2026). Penguatan terja
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menilai tidak ada istilah terlambat untuk mengajukan koreksi yang berkaitan deng
POLITIK
LUBUKPAKAM Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut kontraktor Safruddin Habyby alias Kakek dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dalam pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Keluarga besar Herlambang Panggabean menggelar aksi damai di depan Kantor Pusat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanaha
PERISTIWA
KARO Aktivitas Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, masih terpantau. Dalam periode pengamatan Rabu (23/9/2026) pukul 06.
PERISTIWA