Ima Mahdiah: Revisi Tunjangan DPRD DKI Akan Disesuaikan dengan PAD

Kondisi ini kemudian dibandingkan dengan tunjangan yang diterima anggota legislatif di ibu kota.

Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022, tunjangan perumahan bagi pimpinan DPRD DKI ditetapkan sebesar Rp78,8 juta per bulan, sedangkan anggota menerima sebesar Rp70,4 juta per bulan, seluruhnya termasuk pajak.

Besarnya angka tersebut bahkan dinilai lebih tinggi dari tunjangan perumahan DPR RI, memicu gelombang protes dari publik dan kalangan mahasiswa.

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis (4/9).

Mereka mendesak agar DPRD DKI mengevaluasi ulang besaran tunjangan yang dinilai tidak mencerminkan empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Hingga berita ini ditulis, belum ada kejelasan kapan pembahasan revisi tunjangan akan dilakukan secara formal.

Namun, Ima Mahdiah memastikan bahwa rapat tersebut akan dijadwalkan dalam waktu dekat.

"Untuk revisinya kami akan diskusi bersama ketika rapat anggaran berikutnya," pungkas Ima.*

(kp/a008)