Menkumham Yusril Dorong Revisi UU Partai Politik untuk Perbaiki Demokrasi Indonesia

Menurutnya, draf revisi yang disusun para aktivis tersebut menjadi bahan penting bagi pemerintah untuk mengambil inisiatif menghasilkan rancangan undang-undang yang lebih baik.

"Harapan dari draf-draf koalisi ini adalah supaya nanti pemerintah yang akan mengambil inisiatif menghasilkan perancangan Undang-undang yang didasarkan atas usulan atau first draft yang diberikan dari koalisi masyarakat sipil," jelasnya.

Yusril menargetkan pembahasan revisi ketiga UU tersebut dapat dimulai pada tahun 2026, dengan tujuan mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2029 secara lebih matang dan terorganisir dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem, Heroik Mutaqin Pratama, yang turut hadir dalam audiensi mengatakan bahwa koalisi telah menyampaikan 15 agenda reformasi terkait pemilu dan partai politik kepada Menko Yusril.

Baca Juga:

• Pasca Banjir Bali, Gubernur Koster Temui Sejumlah Menteri di Jakarta: Bahas Normalisasi Sungai dan PWA

"Kami meminta pemerintah mengambil alih pembahasan revisi UU tersebut, mengingat sejak akhir 2025, revisi UU sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas DPR, namun sampai hari ini belum kunjung dibahas," ujar Heroik.

Perbaikan yang diusulkan koalisi mencakup empat aspek utama, yakni sistem pemilu, aktor pemilu, manajemen pemilu yang berkaitan dengan transparansi, dan penegakan hukum pemilu.

Mualem Tegaskan Revisi UUPA Harus Sesuai MoU Helsinki

Pasca Banjir Bali, Gubernur Koster Temui Sejumlah Menteri di Jakarta: Bahas Normalisasi Sungai dan PWA

Ditekan Publik dan DPR, KPU Batalkan Keputusan Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres

Anggota DPR RI Deddy Sitorus Tolak Keputusan KPU Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres: “Tak Bisa Beli Kucing Dalam Karung”

KPU Blokir Akses Publik ke Ijazah dan 15 Dokumen Calon Presiden dan Wakil Presiden!

AJI Medan Kecam Pengusiran Jurnalis oleh Anggota DPRD Sumut saat Meliput RDP