46 Ribu Warga Bener Meriah Masih Terisolasi, Berjalan Kaki Berjam-jam Demi Mencari Bantuan
BENER MERIAH Lebih dari sepekan setelah banjir bandang dan longsor melanda Kabupaten Bener Meriah, Aceh, sebanyak 46.611 warga masih ter
PERISTIWA
JAKARTA - Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pasca Muktamar ke-X terus memanas. Kubu Agus Suparmanto menuding pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melakukan intervensi dalam pengesahan kepengurusan hasil muktamar.
Politisi PPP, Romahurmuziy, yang berada di barisan Agus Suparmanto, menilai keputusan pemerintah mengesahkan kepengurusan Mardiono terlalu cepat dan janggal. Menurutnya, proses pendaftaran kepengurusan partai seharusnya bersifat deklaratif sesuai aturan, bukan menjadi instrumen intervensi politik.
"Respons pemerintah terlalu cepat. Mereka langsung menerima kubu Mardiono dengan alasan kubu kami melanggar mekanisme. Padahal fungsi Menkum itu hanya deklaratif, bukan pengambil keputusan yang mengatur," ungkap Romahurmuziy dalam siniar Akbar Faisal Uncensored yang Sabtu (4/10/2025).Baca Juga:
Romy menegaskan, pengesahan kepengurusan partai politik seharusnya merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017, yang memuat delapan persyaratan administratif. Ia menilai langkah pemerintah kali ini telah melampaui kewenangan dan melanggar kedaulatan partai.
"Ini intervensi nyata terhadap kedaulatan PPP. Pemerintah seolah-olah mengatur urusan internal, padahal secara hukum hanya punya fungsi mengumumkan setelah persyaratan dipenuhi," tegas Romahurmuziy.
Kondisi ini membuat dinamika internal PPP semakin kompleks, terutama di tingkat daerah. Beberapa wilayah, seperti Jawa Barat, menyatakan hanya mengakui Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum, menolak kepengurusan Mardiono. Sementara pemerintah melalui Kemenkumham tetap menegaskan sahnya pengesahan kubu Mardiono.
Situasi ini diperkirakan akan memicu perdebatan panjang dalam tubuh partai, menguji kemampuan PPP menjaga persatuan internal sekaligus menegakkan aturan yang berlaku.*
(bs/j006)
BENER MERIAH Lebih dari sepekan setelah banjir bandang dan longsor melanda Kabupaten Bener Meriah, Aceh, sebanyak 46.611 warga masih ter
PERISTIWA
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat penanganan infrastruktur jalan nasional di Aceh setelah banjir bandang dan tanah longsor
PERISTIWA
LANGKAT Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik terdampak banjir di Kecamata
PERISTIWA
BANDA ACEH Keberangkatan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, beserta istri ke Tanah Suci untuk melaksanakan umrah pada Selasa (2/12/2025) me
PEMERINTAHAN
MALUKU UTARA Satuan Tugas (Satgas) Terpadu berhasil menggagalkan upaya penyelundupan nikel di Bandara Khusus PT Indonesia Weda Bay Indus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Uni Emirat Arab (UEA) menyatakan kesiapan penuh untuk memberikan bantuan kepada Indonesia terkait bencana banjir dan longsor yan
NASIONAL
JAKARTA Sebuah aksi demonstrasi akan digelar di wilayah Jakarta Pusat pada Sabtu (6/12/2025). Unjuk rasa tersebut akan berlangsung di de
PERISTIWA
MEDAN Bencana banjir yang melanda wilayah Sumatra sejak akhir November 2025 terus menelan korban jiwa. Berdasarkan data Badan Nasional P
PERISTIWA
MEDAN DPD Pemuda Karya Nasional (PKN) Sumatera Utara menyalurkan bantuan ratusan karung beras bagi warga terdampak banjir di Kecamatan M
NASIONAL
BATU BARA Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku kembali menunjukkan bahwa kreativitas dan ket
NASIONAL