Desakan publik agar program MBG dievaluasi bahkan dihentikan sementara menjadi alarm keras.
Ini bukan sekadar soal kualitas makanan atau pengadaan logistik, melainkan menyangkut ketiadaan sistem pengawasan menyeluruh dan akuntabel.
Di sinilah Polri seharusnya memainkan peran strategis—bukan semata sebagai aparat keamanan, tetapi sebagai mitra aktif dalam pengawasan, deteksi dini, hingga penegakan hukum
Pemerintah perlu menjadikan Polri sebagai bagian integral dari pelaksanaan program strategis nasional, dengan dua fungsi utama:
- Early Warning System
Polri memiliki infrastruktur intelijen, satuan kerja anti-korupsi, dan jejaring pengawasan di berbagai level.
Dengan optimalisasi fungsi ini, potensi penyimpangan seperti pengadaan fiktif, mark-up anggaran, hingga kelalaian distribusi bisa dicegah sejak awal.
- Supremasi Hukum dan Penegakan Humanis
Dalam konteks krisis kepercayaan, Polri perlu tampil sebagai lembaga penegak hukum yang tidak hanya tegas terhadap pelaku korupsi, tetapi juga menjunjung tinggi hak-hak sipil, termasuk kebebasan berpendapat.
Pelibatan Polri harus diarahkan pada pendekatan restoratif dan humanis, bukan semata represif.
Namun demikian, peran strategis Polri hanya dapat terwujud jika institusi ini juga menjalani reformasi internal secara menyeluruh.
Dorongan untuk melibatkan Polri dalam agenda strategis pemerintah harus diiringi dengan reformasi kultural di tubuh Polri itu sendiri. Hal ini mencakup:
Akuntabilitas internal, melalui penguatan fungsi pengawasan seperti Propam dengan independensi dan sumber daya memadai untuk menindak pelanggaran etik, termasuk di level pimpinan.
Kolaborasi eksternal, dengan membuka ruang kerja sama lintas lembaga, termasuk KPK, Kejaksaan, Ombudsman, hingga wacana pembentukan Komisi Reformasi Polri Independen untuk transformasi jangka panjang.
Polri perlu menggeser perannya dari lembaga koersif menjadi fasilitator keadilan dan pelayan publik yang humanis.
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia meminta penyelarasan instrumen penilaian reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik segera d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung masih mempelajari putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Rise
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati postur belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Bel
EKONOMI
Oleh Yakub F. IsmailDUKA nasional belum berakhir. Misteri hilangnya lima jurnalis bersama kru Speedboat Arupadhatu 1 sampai kini masih belu
OPINI
LANGKAT Ketua Persadaan Merga Silima (PMS) Kabupaten Langkat, Edi Bahagia Sinuraya, S.IP, bersama jajaran pengurus dan panitia pelantika
NASIONAL
MEDAN Ombudsman RI didesak mengambil langkah hukum dengan memidanakan seluruh petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang menghalanghal
PERISTIWA
JAKARTA Harga emas Antam pada Sabtu, 26 September 2026, kembali menguat. Harga emas batangan 1 gram yang dipasarkan melalui Logam Mulia
EKONOMI
JAKARTA Guru Besar Universitas Trisakti sekaligus pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansah, menyoroti pembahasan Rancangan Undang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Generasi yang tumbuh pada era 2000an tentu tidak asing dengan ponsel Nokia. Merek asal Finlandia tersebut pernah menjadi salah
SAINS DAN TEKNOLOGI
DAIRI Seorang anggota Polres Dairi, Aiptu Herbin Silaen, meninggal dunia saat menjalankan tugas membantu proses evakuasi korban kebakara
PERISTIWA
