
Sumut-Bengkulu Siap Bersinergi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Sumatera
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima kunjungan kerja Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Anjungan La
PemerintahanJAKARTA — Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengkritik Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait gaya komunikasi politik dan arah kebijakan fiskal yang dinilai belum sepenuhnya selaras dengan visi Presiden dan DPR.
Ia meminta Menkeu lebih fokus membangun tim ekonomi yang solid serta berhenti memberikan komentar terhadap kebijakan kementerian lain.
"Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden," ujar Misbakhun kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/10/2025).Baca Juga:
Pernyataan tersebut merespons komentar Menkeu Purbaya terkait pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) akibat rendahnya serapan anggaran.
Menurut Misbakhun, program MBG tidak bisa dipisahkan dari aspek politik anggaran dan harus dibahas bersama DPR, bukan sekadar dilihat dari sisi teknokratis semata.
"Alokasi anggaran MBG punya dimensi politik sendiri. Tidak bisa anggaran yang tidak terserap langsung dialihkan begitu saja tanpa dibicarakan dengan DPR," tegasnya.
Lebih lanjut, legislator Partai Golkar itu juga menyoroti keputusan Kementerian Keuangan yang menaikkan proyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dari 2,48 persen menjadi 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tanpa lebih dahulu melakukan konsultasi intensif dengan parlemen.
"Ketika kami melihat tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit, itu sebenarnya harus dirapatkan dengan DPR. Walaupun masih dalam proses pembahasan APBN, tapi harus tetap dijaga komunikasi dan sinerginya. Jangan terkesan sepihak," tambah Misbakhun.
Dalam kesempatan yang sama, Misbakhun juga kembali mengusulkan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) demi menjaga daya beli masyarakat yang belakangan ini mengalami tekanan.
"Saya waktu itu mengingatkan supaya kenaikan PPN ditahan. Kalau perlu, kita turunkan kembali ke 10 persen, bahkan ke 8 persen. Untuk apa? Untuk mengangkat daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi domestik," paparnya.
Ia menilai, keberpihakan kebijakan fiskal kepada rakyat, khususnya kelompok menengah rentan, sangat krusial di masa transisi pemerintahan.
Ia juga menekankan perlunya reformasi sistem bantuan sosial agar kelompok rentan tidak jatuh ke jurang kemiskinan.
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima kunjungan kerja Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Anjungan La
PemerintahanJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penyitaan aset dalam pengembangan kasus dugaan korupsi dan pemerasan terkai
Hukum dan KriminalMEDAN Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menetapkan dua orang mantan pejabat Badan Perta
Hukum dan KriminalJAKARTA Sejumlah relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tergabung dalam Aliansi Indo
NasionalJAKARTA Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak memiliki rencana untuk melakukan k
NasionalBANDUNG Puluhan santri yang tergabung dalam Forum Santri Nusantara (FSN) Bandung Raya mendatangi kediaman anggota DPR RI Atalia Praratya
PeristiwaJAKARTA Microsoft secara resmi mengumumkan bahwa dukungan untuk sistem operasi Windows 10 akan dihentikan pada hari ini, Selasa (14/10).
Sains & TeknologiJAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
NasionalJAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pembatalan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN).adsense Dengan k
EkonomiJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan PT Loco Montrado (LCM) sebagai tersangka korporasi dalam perkara duga
Hukum dan Kriminal