JAKARTA— Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan dana sebesar Rp70 triliun kepada Presiden Prabowo Subianto setelah gagal menyerap seluruh anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025 yang mencapai Rp171 triliun.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, dari total dana yang bersumber dari APBN tersebut, hanya Rp99 triliun yang berhasil terserap hingga Oktober.
Sisa dana Rp70 triliun dikembalikan karena sebagian proyek masih dalam tahap pembangunan dan proses verifikasi.Baca Juga:
"BGN menerima alokasi anggaran Rp71 triliun ditambah dana standby Rp100 triliun. Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Prabowo karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini," ujar Dadan dalam keterangan resmi, Senin (13/10).
Meski serapan rendah, Presiden Prabowo tetap mengalokasikan anggaran besar senilai Rp335 triliun untuk program MBG tahun 2026. Dana itu terdiri atas Rp268 triliun untuk BGN dan Rp67 triliun dalam bentuk dana cadangan.
Ekonom Yusuf Rendy Manilet dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai lambatnya serapan anggaran MBG disebabkan perencanaan yang terburu-buru dan sistem pelaksanaan yang belum matang.
Menurutnya, sejak awal program ini tidak melalui pilot project sebagai dasar evaluasi. Selain itu, mekanisme reimbursement pada tahap awal dianggap memperlambat penyaluran dana karena membutuhkan waktu verifikasi yang panjang.
"Waktu implementasi yang terbatas membuat proses adaptasi terhadap sistem baru tidak mudah. Ke depan, penyerapan anggaran harus menyesuaikan kapasitas masing-masing daerah dan satuan kerja," kata Yusuf.
Ia menyarankan pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh agar realisasi anggaran tahun depan lebih realistis dan berdampak nyata.
Senada, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman, menilai pengembalian dana Rp70 triliun mencerminkan ketidaksiapan kelembagaan BGN.
"BGN sebagai lembaga baru belum memiliki infrastruktur, sistem pengadaan, dan jaringan lapangan memadai untuk menyalurkan dana sebesar itu secara efektif. Target nasional yang ambisius tidak sebanding dengan kesiapan daerah," tegasnya.
Rizal menambahkan, program MBG di tahap awal lebih menonjolkan orientasi politik dibanding kesiapan teknokratis, sehingga dampak terhadap konsumsi masyarakat dan penurunan stunting belum signifikan.
SUKABUMI Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membagikan teknologi microbubble aerator, alat pembuat gelembung halus di kolam ya
Sains & Teknologi
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai
Ekonomi
TAPANULI SELATAN Suasana di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tapanuli Selatan memanas pada Selasa (14/10/2025) saat puluhan war
Politik
TANJUNGBALAI Rahmadi mengaku mendapat tekanan dari Kompol Dedi Kurniawan saat membuat video klarifikasi di Polda Sumatera Utara. adsens
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Aceh untuk Palestina menggelar aksi solidaritas di Halaman Masjid Raya
Peristiwa
JAKARTA UTARA Komandan Kodim 0502/Jakarta Utara, Kolonel Inf H. Dony Gredinand, S.H., M.Tr.(Han)., M.I.Pol., mengunjungi Akademi Indones
Pendidikan
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka peluang besar bagi generasi muda Indonesia melalui Program Magang Nasiona
Pemerintahan
JAKARTA Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan ba
Ekonomi
JAKARTA Komisi III DPR RI tengah menggodok Revisi UndangUndang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dengan fokus pada pem
Politik
JAKARTA Komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam memberikan pelayanan unggul kembali menuai pengakuan nasional. adsensePad
Ekonomi
