JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kekhawatirannya atas lambatnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga kuartal III tahun 2025.
Meski dana transfer dari pemerintah pusat telah disalurkan tepat waktu, belanja pemerintah daerah dinilai masih berjalan tidak optimal.
Akibat rendahnya realisasi belanja, Purbaya menyebutkan saat ini terdapat dana sebesar Rp234 triliun yang masih mengendap di rekening perbankan milik pemerintah daerah.Baca Juga:
"Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang menganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi," tegas Purbaya dalam Rapat Pengendalian Inflasi, Senin (20/10).
Hingga September 2025, total realisasi belanja daerah tercatat Rp712,8 triliun, atau hanya 51,3 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp1.389 triliun. Angka ini lebih rendah 13,1 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024.
Purbaya menyoroti bahwa belanja modal, yang seharusnya menjadi penggerak utama pembangunan, justru anjlok lebih dari 31 persen dan baru terealisasi Rp58,2 triliun.
"Artinya, perputaran ekonomi di daerah berjalan lebih lambat. Belanja modal adalah belanja produktif yang berdampak langsung pada pembangunan dan penciptaan lapangan kerja," jelasnya.
Selain itu, belanja barang dan jasa tercatat turun 10,5 persen, dan pos belanja lainnya bahkan anjlok hingga 27,5 persen. Hanya belanja pegawai yang relatif stabil, meskipun turun tipis 0,7 persen.
Menteri Keuangan menegaskan pentingnya percepatan eksekusi anggaran oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pengelola keuangan di tingkat daerah. Ia juga meminta agar kepala daerah tidak menunda-nunda belanja hingga akhir tahun.
"Saya ingatkan, percepatan realisasi belanja, terutama yang produktif, harus ditingkatkan dalam tiga bulan terakhir tahun ini. Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito," tegas Purbaya.
Lebih jauh, ia juga menekankan pentingnya menjaga tata kelola keuangan dan integritas, karena hal itu menyangkut kepercayaan publik dan investor.
"Kepercayaan adalah modal utama. Sekali hilang, membangunnya kembali membutuhkan waktu yang sangat lama," pungkasnya.
Pemerintah pusat berharap dengan adanya evaluasi ini, seluruh pemerintah daerah dapat lebih proaktif dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan tepat sasaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.*
(vo/M/006)
DELI SERDANG Puluhan keluarga di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terancam kehilangan tem
Hukum dan Kriminal
BANDAR LAMPUNG Di balik ambisi Indonesia membangun ketahanan energi lewat proyek 35.000 MW, terselip ancaman serius bagi kesehatan dan l
Nasional
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sorotan dalam survei Riset Lingkaran Str
Politik
PADANGSIDIMPUAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPD BKPRMI) Kota Padangsidimpuan, Haji Muha
Peristiwa
LUBUK PAKAM Wakil Bupati (Wabup) Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, menegaskan pentingnya profesionalisme, kedisiplinan, dan kesiapsiagaa
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang siap mempercepat pembangunan infrastruktur daerah melalui program Karya Bakti TN
Pemerintahan
DENPASAR Ketua Tim Penggerak (TP) Posyandu Provinsi Bali, Putri Suastini Koster, menegaskan pentingnya peran kader posyandu dalam melaku
Pemerintahan
JAKARTA Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau masyarakat untuk segera melakukan aktivasi akun waj
Pemerintahan
RIAU Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) resmi merealisasikan program edukatif bertajuk SMSI Goes to
Pendidikan
JAWA BARAT Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, meminta pemerintah pusat secara transparan mengumumkan daerahdaerah yang penyerapa
Politik
