JAKARTA — Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan fungsi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sesuai amanat UUD 1945 Pasal 30 Ayat (4).
Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan pada Selasa (21/10/2025), Amien menekankan pentingnya menjaga netralitas institusi kepolisian sebagai alat negara yang konstitusional.
Baca Juga:"Polri bukanlah 'Partai Coklat' yang menjadi andalan kekuatan politik tertentu atau oligarki. Ini bentuk penghinaan terhadap institusi Polri dan bertentangan dengan tugas konstitusionalnya," ujar Amien.
Ia mengingatkan bahwa tugas utama Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, bukan menjadi alat kekuasaan.
Selain fungsi Polri, Amien juga menyoroti pengelolaan sumber daya alam (SDA) nasional yang dinilai menyimpang dari semangat Pasal 33 UUD 1945.
Ia menuduh kelompok pemilik modal sebagai pihak yang selama ini mengeruk kekayaan alam Indonesia, sementara rakyat hanya mewarisi kerusakan ekologis dan kemiskinan massal.
"Yang ditinggalkan buat bangsa Indonesia hanyalah kehancuran ekologis yang tak terperikan dan kemiskinan massal di wilayah seluruh pertambangan," ujarnya.
Sebagai solusi, Partai Ummat mengusulkan agar SDA dikelola sepenuhnya oleh negara melalui kebijakan transparan dan efisien. Beberapa langkah yang disarankan antara lain:
- Diversifikasi ekonomi
- Hilirisasi sumber daya alam
- Eksploitasi berkelanjutan
- Pembentukan Sovereign Wealth Fund (Dana Kekayaan Negara)
Amien juga mengingatkan bahaya dominasi kepentingan asing dalam pengelolaan SDA.
"Hati-hati dengan kepentingan asing. Sekali lagi, kepentingan asing!" tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Partai Ummat Ridho Rahmadi menepis anggapan bahwa kekayaan alam Indonesia tidak akan habis.
JAKARTA Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bergerak cepat menindaklanjuti hasil riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang
Kesehatan
JAKARTA Rencana penggunaan mobil jip Maung produksi PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas bagi para menteri di kabinet Presiden Pr
Nasional
JAKARTA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan kebijakan baru terkait tarif masuk kawasan Gunung Rinjani, Lombok,
Pariwisata
JAKARTA Bank Mandiri terus memperkuat komitmennya dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi perempuan. adsenseHingga k
Ekonomi
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengumumkan capaian bersejarah di sektor pangan nasional. Untuk perta
Ekonomi
TABANAN Dalam upaya memperkuat pemahaman dan tata kelola aset keagamaan, Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tabanan menggelar Dialog P
Agama
JAKARTA Lembaga Survei Opini Publik INISIATOR merilis hasil kajian atas satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. adsenseLapor
Pemerintahan
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Bareskrim Polri menetapkan dua mantan pejabat PT Sarana Pembangunan Riau (SPR)
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah berencana menghapus catatan buruk bagi debitur dengan utang di bawah Rp1 juta dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan
Ekonomi
PADANGSIDIMPUAN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan melaksanakan giat pendataan izin usaha dan pajak reklame di
Pemerintahan
