10 Menteri Dinilai Berkinerja Terburuk, Akankah Prabowo Lakukan Reshuffle Besar-Besaran?

JAKARTA — Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah lembaga riset menilai perlu dilakukan evaluasi serius terhadap kinerja kabinet.

Salah satunya disampaikan Founder sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, yang menilai momen satu tahun ini tepat bagi Presiden Prabowo untuk melakukan reshuffle menyeluruh terhadap Kabinet Merah Putih.

Menurut Pangi, meski beberapa capaian pemerintahan patut diapresiasi, masih banyak target yang belum tercapai secara optimal.

Baca Juga:

• PAN soal Reshuffle 5 Menteri: Presiden Prabowo Pahami Dinamika Kabinet

Ia menegaskan bahwa sejumlah menteri dinilai tidak menunjukkan kinerja signifikan dan justru menjadi beban bagi presiden."Menteri bukan sekadar pembantu presiden, tapi juga penentu keberhasilan program dan janji politik presiden kepada rakyat. Faktanya, masih ada menteri yang justru menjadi beban, bukan solusi," ujar Pangi , Selasa (21/10/2025).

Pangi menekankan pentingnya Presiden Prabowo menggunakan hak prerogatifnya secara tegas dan tepat dalam mengevaluasi jajaran pembantunya."Negara tidak butuh pejabat yang hanya sibuk pencitraan, asal setor muka, atau sekadar memberikan kabar gembira tanpa kerja nyata. Menteri yang selama setahun tak menunjukkan hasil nyata harus segera dicopot," tegasnya.

Pangi mengungkap sedikitnya ada delapan kementerian/lembaga yang layak dievaluasi, di antaranya:
- Menteri Kehutanan – Raja Juli Antoni
- Menteri Kesehatan – Budi Gunadi Sadikin
- Menteri Perumahan dan Permukiman – Maruarar Sirait
- Menteri Pariwisata – Widiyanti Putri Wardhana
- Menteri Dalam Negeri – M. Tito Karnavian
- Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Yandri Susanto
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN – Nusron Wahid
- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) – Dadan HindayanaPangi menegaskan, sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, layanan kesehatan gratis, subsidi upah, swasembada pangan, dan pelayanan haji merupakan janji utama Presiden yang harus dijalankan oleh menteri berkompeten dan berintegritas.

"Program ini adalah janji super premium presiden kepada rakyat. Menteri terkait harus siap bertanggung jawab penuh atas keberhasilannya," katanya.Ia menambahkan, menteri seharusnya loyal kepada presiden dan rakyat, bukan kepada kelompok atau kepentingan pribadi.

"Kalau ada konflik kepentingan, sebaiknya mundur. Pemerintah butuh sosok yang berintegritas dan paham penderitaan rakyat. Reshuffle bukan untuk balas budi, tapi untuk menyelamatkan kinerja pemerintahan dan menjaga kepercayaan publik," tegas Pangi.

Senada dengan Voxpol, lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) juga merilis daftar 10 menteri dan kepala badan berkinerja terburuk selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Survei yang melibatkan para pakar dan ahli kebijakan publik tersebut menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, di posisi pertama dengan nilai minus 151 poin. Di bawahnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mendapat minus 81 poin.Berikut daftar lengkap 10 pejabat berkinerja terburuk versi Celios:
- Bahlil Lahadalia – Menteri ESDM (-151 poin)
- Dadan Hindayana – Kepala BGN (-81 poin)
- Natalius Pigai – Menteri HAM (-79 poin)
- Raja Juli Antoni – Menteri Kehutanan (-56 poin)
- Fadli Zon – Menteri Kebudayaan (-36 poin)
- Widiyanti Putri Wardhana – Menteri Pariwisata (-34 poin)
- Zulkifli Hasan – Menko Bidang Pangan (-22 poin)
- Budiman Sudjatmiko – Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan (-14 poin)
- Yandri Susanto – Menteri Desa PDT (-10 poin)
- Nusron Wahid – Menteri ATR/BPN (-7 poin)

Dalam laporannya, Celios menyebut hasil survei ini mencerminkan suara publik yang menuntut adanya perbaikan nyata."Evaluasi setahun pemerintahan adalah peluang untuk introspeksi, dan hanya pemerintahan yang berpihak pada rakyat yang berani memanfaatkannya," tulis Celios.

Baca Juga:

• Prabowo Tegaskan Reshuffle untuk Menteri Nakal, Golkar: Kader Kami Bertugas dengan Baik

Celios juga menilai rendahnya kepuasan publik terhadap sejumlah kinerja kementerian menjadi sinyal kuat bahwa reshuffle kabinet merupakan langkah korektif yang tak bisa ditunda."Evaluasi publik terbaru secara eksplisit menempatkan 10 menteri dengan kinerja terburuk yang bukan hanya dinilai gagal bekerja, tetapi juga menjadi beban politik dan moral bagi Presiden Prabowo," tulis lembaga itu dalam laporan resminya.

Baik Voxpol maupun Celios menilai, satu tahun merupakan waktu yang cukup bagi presiden untuk menilai siapa yang bekerja nyata dan siapa yang sekadar menumpang jabatan. Reshuffle dianggap penting untuk memperkuat tim kerja yang solid dalam mewujudkan janji-janji besar Presiden Prabowo kepada rakyat."Jika reshuffle dilakukan secara tepat dan objektif, Prabowo akan memiliki kabinet yang lebih kuat dan mampu menuntaskan agenda pemerintahan lima tahun ke depan," pungkas Pangi.*

(tb/M/006)

PAN soal Reshuffle 5 Menteri: Presiden Prabowo Pahami Dinamika Kabinet

Prabowo Tegaskan Reshuffle untuk Menteri Nakal, Golkar: Kader Kami Bertugas dengan Baik

DPP GPIB Gelar Rapat Reshuffle, Segarkan Struktur Kepengurusan Pusat

Hasan Nasbi Ditunjuk Sebagai Komisaris Baru PT Pertamina per 11 September 2025

Puan Maharani Disorot Tak Hormat Saat Lagu Kebangsaan di Putar,Netizen Sindir: 'Udah Kayak yang Punya Negara'

Eks Danjen Kopassus: Geng Solo Harus Disingkirkan dari Kabinet, Ada Dugaan Korupsi