Survei Membuktikan: Cuma 2% Responden Sangat Puas dengan Kinerja wapres Gibran bin Jokowi

JAKARTA- Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk "Satu Tahun Pemerintahan: Evaluasi dan Catatan Publik" mengungkap temuan menarik terkait persepsi publik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Meskipun pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming baru berjalan satu tahun, tren kepuasan publik terhadap posisi wakil presiden menunjukkan angka yang relatif rendah.

Menurut hasil survei, hanya 2 persen responden menyatakan sangat puas terhadap kinerja Gibran. Sementara 27 persen menyatakan puas, sehingga total kepuasan hanya 29 persen.

Sebanyak 34 persen responden mengaku cukup puas, sedangkan 32 persen menyatakan tidak puas, dan 5 persen lainnya sangat tidak puas.

Direktur IPO Dedi Kurnia Syah menegaskan bahwa survei ini tidak dimaksudkan untuk menguji kinerja Gibran secara teknis.

Sebab, jabatan wakil presiden secara konstitusional tidak memiliki kewenangan melekat, kecuali dalam pelaksanaan tugas presiden.

Pertanyaan ini hanya mengukur seberapa puas publik terhadap keberadaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mendampingi Presiden Prabowo Subianto," jelas Dedi, Selasa (21/10/2025).

Rendahnya tingkat kepuasan publik terhadap Gibran sesungguhnya merefleksikan dilema klasik peran wakil presiden di Indonesia.

Dalam sistem presidensial, Wapres cenderung memiliki fungsi simbolik dan terbatas pada mandat presiden. Akibatnya, ruang gerak politik Gibran relatif sempit, sehingga ekspektasi publik tidak sepenuhnya dapat dijawab melalui kebijakan atau program konkret.

Selain itu, latar belakang Gibran sebagai figur muda yang naik ke panggung nasional melalui jalur politik elektoral juga berpengaruh terhadap ekspektasi publik.

Sebagian masyarakat menganggap kehadirannya sebagai bentuk regenerasi kepemimpinan, namun di sisi lain muncul keraguan terhadap kapasitas dan pengalaman politiknya.Hal inilah yang dapat memperlebar jurang antara harapan publik dan persepsi kinerja.

Pemerintahan Prabowo–Gibran dibangun di atas koalisi politik besar yang relatif solid. Namun, koalisi besar tidak selalu berarti stabilitas persepsi publik terhadap semua unsur kepemimpinan.

Gibran, sebagai figur muda dan putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo, kerap menjadi sorotan media dan publik. Dalam situasi ini, setiap langkah politiknya dinilai bukan hanya sebagai pejabat negara, tetapi juga sebagai simbol kontinuitas dinasti politik.

Rendahnya tingkat kepuasan publik dapat pula dibaca sebagai bentuk ekspektasi yang tinggi. Publik berharap Gibran tidak hanya menjadi "pendamping seremonial", tetapi mampu tampil sebagai aktor politik yang aktif memperkuat program kerja pemerintah.

Dengan hanya 29 persen tingkat kepuasan, Gibran menghadapi tantangan serius dalam membangun legitimasi politik di tengah publik.

Meskipun posisinya tidak memiliki kewenangan strategis sebesar presiden, persepsi publik terhadap Wapres tetap penting sebagai penopang citra pemerintahan.

Survei IPO ini menjadi sinyal awal bahwa Gibran perlu memperkuat peran komunikasinya dengan publik, membangun citra kepemimpinan yang mandiri, serta menunjukkan kontribusi nyata dalam kebijakan pemerintah.

Jika tidak, angka kepuasan ini dapat menjadi hambatan politik dalam jangka panjang, baik bagi dirinya maupun bagi stabilitas pemerintahan secara keseluruhan.

Survei IPO dilaksanakan pada 9–17 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.200 responden berusia minimal 17 tahun dari 38 provinsi di seluruh Indonesia.

Metode survei yang digunakan adalah stratified multistage random sampling (SMRS) dengan margin of error ±2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.*

(M/006)