SOLO — Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, memilih irit bicara soal kemungkinan organisasi relawan pendukung Presiden ke-7 Joko Widodo itu berubah menjadi partai politik.
Menurutnya, keputusan tersebut tidak bisa diambil oleh elite relawan semata.
Hal itu disampaikan Budi Arie usai bertemu Jokowi di kediaman Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat (24/10/2025).Baca Juga:
"Oh, tunggu saja nanti keputusan banyak orang," ujar Budi Arie singkat.
Pertemuan itu sekaligus untuk menyampaikan undangan sekaligus meminta arahan terkait Kongres Ketiga Projo yang akan digelar pada 1–2 November 2025.
"Pak Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina Projo kami minta untuk hadir dan membuka Kongres Ketiga Projo," kata Budi Arie.
Sementara itu, Sekjen Projo, Handoko, menegaskan bahwa kongres tersebut akan menjadi forum tertinggi untuk menentukan arah organisasi dalam lima tahun ke depan.
"Semua keputusan adalah kewenangan dari kongres," kata Handoko.
Isu perubahan status Projo menjadi partai politik mulai mencuat setelah Pemilu 2024.
Saat itu, Presiden Jokowi disebut sedang mempertimbangkan beberapa opsi, termasuk bergabung dengan partai yang ada, mendirikan partai baru, atau tetap berada di luar struktur partai politik.
Meski terang-terangan mendukung Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin putranya, Kaesang Pangarep, Jokowi hingga saat ini belum masuk dalam kepengurusan PSI.
Ia juga belum memutuskan apakah akan mentransformasi organisasi relawan pendukungnya menjadi partai politik baru.
JAKARTA Aktor Ammar Zoni menjalani sidang perdana kasus dugaan peredaran narkoba di dalam rumah tahanan (rutan) pada Kamis (23/10/2025).
Entertainment
JAKARTA PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI (BBNI) membukukan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 21,4 persen secara
Ekonomi
JAKARTA Penyidik Kejaksaan Agung, Max Jefferson Mokola, menegaskan bahwa asetaset yang disita dari aktris Sandra Dewi merupakan harta y
Hukum dan Kriminal
YOGYAKARTA Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Menteri Keuangan Purbaya Yu
Ekonomi
MEDAN Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke74 Humas Polri yang diperingati setiap 30 Oktober, Bidang Humas (Bidhumas) Polda Sumatera Utar
Agama
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya percepatan layanan perizinan di seluruh kabupat
Pemerintahan
MEDAN Program Universal Health Coverage (UHC) yang diwujudkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara melalui Program Berobat Grati
Kesehatan
DELISERDANG Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Kahiyang Ayu mengajak seluruh anggota DWP menjadi te
Pemerintahan
DENPASAR Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyoroti maraknya kasus perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan set
Pendidikan
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang melarang prak
Ekonomi
