Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO — Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, memilih irit bicara soal kemungkinan organisasi relawan pendukung Presiden ke-7 Joko Widodo itu berubah menjadi partai politik.
Menurutnya, keputusan tersebut tidak bisa diambil oleh elite relawan semata.
Hal itu disampaikan Budi Arie usai bertemu Jokowi di kediaman Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat (24/10/2025).Baca Juga:
"Oh, tunggu saja nanti keputusan banyak orang," ujar Budi Arie singkat.
Pertemuan itu sekaligus untuk menyampaikan undangan sekaligus meminta arahan terkait Kongres Ketiga Projo yang akan digelar pada 1–2 November 2025.
"Pak Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina Projo kami minta untuk hadir dan membuka Kongres Ketiga Projo," kata Budi Arie.
Sementara itu, Sekjen Projo, Handoko, menegaskan bahwa kongres tersebut akan menjadi forum tertinggi untuk menentukan arah organisasi dalam lima tahun ke depan.
"Semua keputusan adalah kewenangan dari kongres," kata Handoko.
Isu perubahan status Projo menjadi partai politik mulai mencuat setelah Pemilu 2024.
Saat itu, Presiden Jokowi disebut sedang mempertimbangkan beberapa opsi, termasuk bergabung dengan partai yang ada, mendirikan partai baru, atau tetap berada di luar struktur partai politik.
Meski terang-terangan mendukung Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin putranya, Kaesang Pangarep, Jokowi hingga saat ini belum masuk dalam kepengurusan PSI.
Ia juga belum memutuskan apakah akan mentransformasi organisasi relawan pendukungnya menjadi partai politik baru.
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN