Sigap Ungkap Pencurian Rumah Kosong di Binjai Timur, Polsek Dapat Apresiasi dari LMND
BINJAI Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Binjai mengapresiasi kinerja Polsek Binjai Timur yang berhasil mengungkap kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN- Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan mendorong DPRD Sumatera Utara untuk memperkuat rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
Rancangan yang tengah diinisiasi DPRD ini dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat posisi hukum dan perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen.
Wakil Ketua BPSK Medan, Padian Adi S. Siregar, mengatakan Ranperda ini akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk wajib mengalokasikan anggaran khusus perlindungan konsumen di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.Baca Juga:
"Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen yang diinisiasi DPRD Sumut merupakan langkah strategis. Namun agar efektif, BPSK harus diperkuat secara kelembagaan," ujar Padian dalam keterangan persnya, Rabu (12/11/2025).
Menurutnya, sebelum adanya perda pun BPSK telah aktif di sejumlah daerah sebagai lembaga penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.
Keberadaannya memberikan akses keadilan yang cepat, sederhana, dan tanpa biaya bagi masyarakat.
Namun, Padian mengingatkan agar pengesahan Ranperda tidak berhenti pada tataran normatif.
Ia menilai, tanpa penguatan kelembagaan dan dukungan anggaran yang jelas, fungsi BPSK dikhawatirkan justru melemah.
"Kalau regulasi disahkan tanpa dukungan operasional yang kuat, BPSK akan kesulitan menjalankan tugasnya secara optimal," kata Padian, yang juga Ketua Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK).
Padian menekankan agar Ranperda Perlindungan Konsumen tidak hanya mempertegas struktur dan kewenangan BPSK, tetapi juga mewajibkan pemerintah daerah menyediakan pos anggaran khusus dalam APBD.
Ia menyebut, banyak BPSK di daerah menghadapi keterbatasan sumber daya karena belum adanya regulasi yang menjamin dukungan pendanaan secara konsisten.
"Dukungan anggaran sangat penting untuk keberlanjutan operasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelaksanaan edukasi dan advokasi kepada masyarakat," tegasnya.
BINJAI Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Binjai mengapresiasi kinerja Polsek Binjai Timur yang berhasil mengungkap kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pegawai lembaga pemasyarakatan (lapas) mendapatkan gaji pokok serta sejumlah tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan golongan
NASIONAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan 20 atas Singapura pada laga perdana Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Ka
OLAHRAGA
JAKARTA Sekretaris Jenderal Projo Freddy Damanik meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan dampak ketatanegaraan dalam memeriksa g
POLITIK
JAKARTA Delegasi Indonesia melakukan aksi walk out saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hendak menyampaikan pidato dalam Sidang
INTERNASIONAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menyiapkan eksekusi aset tanah seluas 105,9 hektare di kawasan Suaka Margasatwa Karan
NASIONAL
MEDAN Keluarga almarhum Winda Lorenza Gowasa mempertanyakan hasil investigasi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) terkait kematian mant
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Kuasa hukum Ferdy Sambo membantah tudingan bahwa kliennya menikmati fasilitas khusus atau mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupat
NASIONAL
BOGOR Kondisi sejumlah bangunan di lingkungan Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, berubah saat dilakukan inspeksi mendadak (sidak) ulang oleh
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara menyatakan siap mendukung kemajuan ekonomi daerah dengan memberikan kemudahan investasi. Salah satu p
EKONOMI