Jalan Pemprov Sumut Menuju Tangkahan Telan Korban, Dinas SDA Buka Suara
LANGKAT Jalan terputus menuju objek wisata Tangkahan, tepatnya di kawasan Titi Kurus, Desa Karya Jadi, Kecamatan Batang Serangan, Kabupa
PERISTIWA
JAKARTA – Istana Kepresidenan menegaskan bakal mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil.
Kepastian itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah MK mengetok Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 pada Kamis, 13 November 2025.
Prasetyo mengatakan Istana menghormati dan akan mengikuti putusan MK yang bersifat final dan mengikat.Baca Juga:
"Ya, iya lah. Sesuai aturan seperti itu. Kalau aturannya harus mundur, ya harus mundur," ujar Prasetyo, Sabtu, 15 November 2025.
Meski begitu, Prasetyo menyebut pemerintah masih mempelajari substansi putusan MK tersebut.
Namun ia menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi pemerintah atau lembaga negara mana pun untuk mengabaikan keputusan MK.
"Keputusan MK itu final and binding," kata dia.
Anggota Komisi Reformasi Polri sekaligus mantan Ketua MK, Mahfud MD, menegaskan putusan MK berlaku seketika tanpa memerlukan revisi undang-undang.
"Menurut undang-undang, putusan MK itu berlaku seketika begitu palu diketok. Proses pemberhentian harus segera diatur kembali," kata Mahfud saat menghadiri Diskusi Bersama Rakyat di Universitas Airlangga, Surabaya, Jumat, 14 November 2025.
Mahfud mengatakan pembatalan frasa terkait penugasan Kapolri berarti anggota Polri aktif tidak lagi dapat menjabat posisi sipil tanpa mundur atau pensiun.
"Putusan MK tidak perlu mengubah undang-undang. Ketentuan itu sudah dibatalkan, dan langsung berlaku," ujarnya.
Polri melalui Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyampaikan bahwa institusinya menghormati putusan MK tersebut.
LANGKAT Jalan terputus menuju objek wisata Tangkahan, tepatnya di kawasan Titi Kurus, Desa Karya Jadi, Kecamatan Batang Serangan, Kabupa
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto membuka peluang melakukan perombakan atau reshuffle kabinet menjelang dua tahun pemerintahannya. Parta
POLITIK
ACEH UTARA Sejumlah penyintas banjir di hunian sementara (huntara) Desa Keude Bungkah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Aceh,
PERISTIWA
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) mencairkan dana bantuan sebesar Rp435,3 miliar untuk membantu pemulihan masyarakat yang terdampak
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa Roy Suryo menyebut tiga akun media sosial yang menurutnya menjadi pemicu perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai hakim dapat memerintahkan mantan Presiden Joko Widodo atau J
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Kecelakaan tunggal terjadi di Dusun Titi Kurus, Desa Karya Jadi, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, S
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah Indonesia menyatakan produksi beras nasional telah mencapai swasembada dan Indonesia kembali melakukan ekspor beras k
EKONOMI
JAKARTA Komedian Andre Taulany resmi menikahi Amanda Rigby pada Minggu, 20 September 2026. Momen akad nikah keduanya beredar di media so
ENTERTAINMENT
MEDAN Koordinator Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumut Gandi Parapat, menyerukan agar seluruh orang tua siswa melara
KESEHATAN